Pemprov Bangka Belitung Berlakukan Transparansi Bagi Hasil Pajak Daerah

Kamis, 25 November 2021 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, BANGKA SELATAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memberlakukan transparansi pencocokan data terhadap dana bagi hasil atas pajak daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Babel, Bondan Sasongko SIP MSi, mengatakan transparansi penyaluran bagi hasil dilakukan setiap triwulan melalui rekonsiliasi dana bagi hasil (DBH) pajak daerah, yang merupakan kewajiban pemerintah provinsi.

Rekonsiliasi juga sebagai optimalisasi DBH dari Pemerintah Provinsi Babel kepada tujuh pemerintah kabupaten/kota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kegiatan rekonsiliasi ini dalam rangka transparansi penyaluran bagi hasil (pajak daerah) yang menjadi kewajiban Pemprov Bangka Belitug,” kata Bondan, di sela-sela Rekonsiliasi DBH Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga :  Warga Desa Baleha Menderita Hidup Berdampingan Dengan Banjir, Arifin: Kami Butuh Talud Bukan Supermi

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh data disajikan melalui prinsip transparansi, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota mengetahui secara jelas data DBH pajak daerah, yang diperuntukan dalam meningkatkan pembangunan daerahnya.

Bondan juga memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan serius dalam pencocokan data pajak daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Ismail
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024
Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara
Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum
PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang
SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:18 WIB

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:12 WIB

Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:08 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Berita Terbaru