Presidential Treshold Buka Peluang Capres Boneka dan Kompromi Tak Sehat

Selasa, 16 November 2021 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, MAKASSAR -Pemberlakuan Presidential Treshold (PT) untuk mengajukan calon presiden pada Pemilu, dinilai dapat membuka lahirnya calon presiden boneka dan kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa.

Penilaian itu disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Presidential Treshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa’ yang diselenggarakan di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021).

Menurut dia, hal itu bukan tak mungkin terjadi. Sebab, saat ini saja, ketika tujuh partai politik berkoalisi, seolah menutup kemungkinan munculnya calon presiden selain yang mereka ajukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Muncul-lah calon boneka yang kompromistis. Nanti kamu kalah, tapi kamu akan mendapat posisi Menteri Pertahanan. Begitu kira-kira contohnya,” kata Tamsil.

Baca Juga :  Bamsoet Buka Indonesia Automodified x IIMS Motobike Show 2021

Dalam pengamatannya, itulah cara kerja oligarki dalam mencengkram bangsa ini. Menurut Tamsil, jika saja oligarki ini mau menunjukkan taring kuasanya, ia bisa saja serampangan menjadikan seseorang untuk menjadi presiden.

“Oligarki ini kalau mau menunjukkan taringnya, bisa saja diambil orang gila di jalan, dia dandani lalu dijadikan Presiden. Begitulah, karena dia punya kontrol, ada remote yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau,” katanya.

Tamsil melanjutkan, dalam konteks memperbaiki arah perjalanan bangsa, maka amandemen konstitusi ke-5 merupakan solusi komprehensif. Hal ini biasa terjadi di banyak negara di dunia. “Konstitusi ini, UUD 1945 ini bukan kitab suci. Kenapa kita takut mengamandemen kalau ada kelemahan di dalamnya. Tak ada alasan untuk tidak mengamandemen, karena di banyak negara pun hal itu terjadi,” ucapnya.

Baca Juga :  80,4 Persen Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold 0 Persen

DPD RI sendiri, sudah menyiapkan langkah strategis dan taktis menyikapi Presidential Treshold yang menjadi sumber penghambat anak bangsa potensial bisa diajukan sebagai calon presiden. “Kami mempertimbangkan untuk menemouh judicial review terhadap aturan Presidential Treshold ini. Jangan sampai Presidential Treshold ini membuat partai politik ini teramat berkuasa dan yang lain warga kelas dua. Maka, kita butuh calon independen. Kalau presiden diajukan oleh partai peserta pemilu, maka juga kita ingij peserta pemilu non-parpol bisa memiliki hak mengajukan presiden,” papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:03 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terbaru