Bun juga mempertanyakan penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Jakarta Propertindo (JakPro) dan Sarana Jaya.
“Kami juga mempertanyakan seperti apa penugasan yang diberikan kepada JakPro dan Sarana Jaya, serta apa alasannya progres proyek ini di bawahnya masih berjalan merangkak,” ujarnya.
“JakPro dan Sarana Jaya ini sudah diberikan tugas masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Artinya, kedua BUMD itu punya waktu 5 sampai 6 tahun untuk mengejar pembangunan SJUT, tetapi progresnya lambat dan hasilnya juga minim,” terusnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bun meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi lambatnya pembangunan SJUT dan mengejarnya agar proyek tersebut bisa selesai dengan cepat.
“Bukan sedikit jumlah uang yang kita keluarkan untuk pembangunan ini. Jika mengacu kepada dokumen Dinas Bina Marga DKI Jakarta, dipaparkan bahwa desain aplikatif SJUT ini membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp69 triliun. Pemprov DKI harus lebih serius dalam melaksanakan proyeknya,” ujarnya.
“Progres pembangunan SJUT ini harus dievaluasi secara total. Jikalau perlu, termasuk mengevaluasi BUMD yang diberikan penugasan untuk melaksanakannya. Pembangunan ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus segera dituntaskan,” pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
