DETIKINDONESIA.CO.ID, WAMENA – Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, memberikan respons tegas terhadap isu pengumpulan KTP dan nomor rekening yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan pemerintah daerah. Data tersebut diklaim digunakan untuk mengurus bantuan dari pemerintah.
Namun, banyak warga yang merasa dirugikan karena adanya biaya pungutan sebesar Rp 20 ribu per orang untuk pengurusan rekening bank.
“Saya tidak pernah memerintahkan itu. Tolong jangan diputarbalikkan,” ujar John Tabo dalam Musrembang Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Baliem Wamena, Selasa (6/5/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai gubernur pertama Papua Pegunungan, Tabo mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan meminta semua pihak untuk menghentikan gangguan terhadap jalannya pemerintahan.
Dia juga meminta seluruh pihak, termasuk lawan politiknya saat pemilihan, untuk berhenti menyebarkan provokasi dan memberi ruang bagi pemerintahan untuk bekerja.
“Masa kampanye sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu demi membangun Papua Pegunungan,” tegasnya.
Tabo memastikan bahwa seluruh bantuan, termasuk yang ditujukan untuk pelaku UMKM, akan disalurkan secara resmi melalui prosedur yang berlaku, seperti Dinas Perindakop.
“Bantuan itu harus masuk dalam perencanaan. Tidak ada yang bisa datang dan minta langsung ke gubernur,” tambahnya.
Akhirnya, Tabo menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menghentikan politik pasca-pemilu dan mulai fokus membangun daerah bersama-sama, dengan kontribusi pemikiran positif dari semua pihak demi masa depan Papua Pegunungan.
Sumber : Tribun Papua
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : TRIBUN PAPUA |