Rakor Bersama Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Sampah dan Ancam Sanksi Berat

DETIKINDONESIA.CO.ID, Bogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri rapat koordinasi (rakor) seluruh kepala daerah se-Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Lembur Pakuan, Subang.

Dalam rakor tersebut, sejumlah isu penting dibahas, salah satunya mengenai pengelolaan sampah. Dedie mengungkapkan bahwa saat ini terjadi peningkatan volume sampah di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan solusi menyeluruh, termasuk rencana pengadaan mesin incinerator yang idealnya tersedia di setiap kelurahan.

“Saat ini terdapat indikasi peningkatan volume sampah di setiap daerah yang harus segera dicarikan solusi secara tuntas dan menyeluruh,” ujar Dedie, Rabu (9/4/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Wali Kota Depok Sidak TPS Liar di Jalan Raya Bogor, Siap Ubah Jadi Taman

Dedie juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Gubernur, penanganan sampah tidak hanya cukup melalui pemilahan dan pemanfaatan dari sumbernya. Pengelolaan yang ideal harus mencakup transformasi sampah menjadi energi atau produk bernilai seperti RDF (Refuse-Derived Fuel), pupuk, dan listrik.

“TPAS Galuga yang selama ini dimanfaatkan bersama antara Kota dan Kabupaten Bogor, diarahkan untuk dikembangkan menjadi instalasi yang produktif,” jelas Dedie.

Selain soal lingkungan, rakor juga membahas permasalahan organisasi pemerintahan daerah dan pengisian jabatan strategis guna mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia akan menjatuhkan sanksi tegas kepada masyarakat yang kedapatan membuang sampah ke aliran sungai atau saluran air di wilayah Jawa Barat.

“Harus disanksi. Nanti, kalau dia penerima bantuan sosial, bantuan sosialnya dihentikan,” ujar Dedi saat penanaman pohon di kawasan hulu, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/3/2025).

Gubernur Dedi, yang dikenal tegas dalam penanganan kerusakan lingkungan sejak awal masa jabatannya, bahkan menyatakan siap mencabut beasiswa bagi pelanggar yang terbukti tidak disiplin dalam menjaga kebersihan.

“Kalau dia penerima beasiswa, beasiswanya dihentikan, karena dia tidak disiplin,” tegasnya.

Sumber :Kabarindoraya