Realitas Problematika Kekerasan Seksual Di Indonesia

Oleh: Umiroh Fauziah Penulis Adalah: Ketua Umum Kohati PB HMI Periode 2021-2023 Globalisasi menjadi tantangan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kita mengenal adanya Proxy War (melalui Seni, Budaya, teknologi) yang sengaja diciptakan diruang public dalam format perang lunak. dimana tujuanya adalah untuk mengubah identitas asli masyarakat dari negara-negara yang menjadi sasaran. Hal ini dianggap paling efektif mengingat, bahwa dengan mengubah dan menguasai pemikiran masyarakat itu sudah cukup untuk menghegemoni suatu negara. Globalisasi sedikit banyak merubah identitas atau karakter perempuan Indonesia, dengan pertukaran informasi yang cepat, arus pertukaran budaya yang sulit dikontrol dengan kecanggihan teknologi ini membuat karakter atau identitas perempuan Indonesia mengalami degradasi. perempuan Indonesia yang kaya akan norma, agama dan etika sudah lepas dan semakin bebas dengan mengusung nilai-nilai barat yang cenderung lebih terbuka dan bebas. Salah satu imflikasi dari arus globalisasi ini adalah maraknya kasus tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak termasuk kejahatan seksual. Fakta bahwa perempuan adalah element fundamental dalam pembentukan kepribadian bangsa, Perempuan adalah jantungnya ketahanan keluarga, Perempuan adalah madrosahtun ulla bagi generasi bangsa ini menjadikan perempuan sebagai salah satu sasaran ataupun objek yang harus dirusak secara fisik atau mentalnya sehingga dapat dengan mudah untuk sebuah negara dihancurkan dan dilumpuhkan. Kasus kekerasan atau kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi hal yang tidak ada henti-hentinya menjadi topik hangat untuk menjadi pembahasaan dalam setiap diskusi organisasi perempuan. Bagaimana tidak, setiap hari kita membaca berita dengan berbagai kasus yang memprihatinkan. Berdasarkan pengolahan data pada Desember 2021 berdasarkan data system informasi online perlindungan perempuan dan anak KemenPPPA terdapat 8.803 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahwa 43% Kekerasan fisik, 23% Kekeraan psikis, 13% kekerasan seksual, 7% trafficking, dan 12% penelantaran. 74% kasus kekerasan ini terjadi di rumah tangga. Tentu saja ini menjadi angka yang sangat memprihatinkan dan menyita banyak perhatian atas kasus kemanusiaan yang terjadi belakangan ini. Pertanyaanya adalah, Apa penyebab sehingga Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual? Kekerasan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs sporno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang. Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku kejahatan seksual bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, untuk tiap-tiap kasus, faktornya tidak selalu sama. Jenis dan tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Akan tetapi motivasi utama dilakukannya tindak kekerasan seksual adalah dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan. Hal ini memungkinkan terjadi apa bila lemahnya pengawasan, baik pemerintah dan orang tua. Misalnya penggunaan internet atau melalui gadget dimana hari ini merupakan kebutuhan anak dalam beraktifitas. Tetapi disisi lain ada kerentanan diwilayah itu, karena terkadang tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks banyak beredar ataupun mudah diakses dengan internet. Upaya penanganan tindak kejahatan Seksual Tindak kejahatan seksual harus menjadi konsen semua pihak saat ini, mengingat dampak traumatic yang ditimbulkan bagi korban. Karena itu perlu tindakan yang terukur sebagai upaya untuk penghapusan tindak kejahatan seksual ini. Sebagaimana lazimnya penangan suatu tindakan yang dianggap menyimpang dikenal dua acara yakni Preventif atau upaya pencegahan dan Refresif atau penindakan. Tindakan Represif, sebagai upaya penindakan terhadap kejahatan seksual. Yang pertama adalah kebutuhan akan adanya payung hukum yang tegas. Tentu tidak ada satupun yang membenarkan tindakan kejahatan seksual, ditinjau dari segi apapun, apa lagi Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dimana nilai-nilai dari agama menjadi bagian dalam pembentukan peraturan perundangan. Upaya penindakan terhadap kejahatan seksual saat ini masih mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 sampai dengan pasal 295. Tindakan pemidanaan dianggap sebagai langkah terakhir dalam upaya menimbulkan efek jerah bagi pelaku kejahatan seksual. Akan tetapi dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku ini dianggap belum cukup untuk menghapuskan kejahatan kesusilaan. Oleh karenanya dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang terfokus dalam menangani masalah tersebut. Sayangnya proses legislasi pengesahan rancangan undang undang tentang kekerasan seksual sampai hari ini mengalami banyak halangan dan rintangan. Sebagai contoh RUU tentang penghapusan kekerasan seksual yang diusulkan sejak tahun 2016 bahkan telah berubah nama menjadi RUU TPKS sampai hari ini belum menemui titik terang. Begitupun dengan undang undang yang lain misalnya pasal tentang batas usia pernikahan, butuh waktu 45 tahun agar adaya perubahan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Kemudian RUU lain seperti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah tertunda selama 17 tahun dalam pembahasan dan belum juga mendapatkan titik terang, juga agar segara disahkan. Semua itu adalah suara rakyar yang perlu diperjuangkan dalam gerakan perempuan saat ini. Yang kedua adalah Speak Up. Untuk dapat melakukan tindakan represif terhadap tindakan kejahatan seksual, korban harus berani berbicara atau melaporkannya ke pihak berwajib, sehingga kasus dapat ditangani dan tidak membiarkan para pelaku berkeliaran dan mencari korban selanjutnya. sehingga speak up adalah salah satu cara untuk membuat pelaku takut, dengan begitu, pelaku akan merasa terancam karena akan tersorot oleh masyarakat luas dan mendapatkan ancaman pidana. Upaya represif adalah langkah terkhir untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual, namun pada beberapa kasus ternyata pelaku kejahatan seksual merupakan residivis, artinya pemidanaan tidak memberikan efek jera. Contoh kasus yang melibatkan guru pondok pesantren di Oku Selatan yang melakukan pemerkosaan terhadap muridnya. Kasus ini terbongkar saat korban melahirkan bayi premature di toilet asrama pondok pesantren tersebut. Korban mengalami pemerkosaan pada bulan April 2021. dan pada 30 Desember 2021 pelaku di tetapkan sebagai tersangka. Saat ini pelaku dikenakan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman penjara diatas 5 tahun. Namun ada fakta mengejutkan atas kasus ini bahwa pelaku adalah seorang residivis kasus pencabulan pada tahun 2006 dan hanya di hukum 1 tahun 8 bulan, yang setelah keluar mendirikan pondok pesantren dan ikut menjadi salah satu pengajar di pesantren tersebut. Oleh karena tindakan represif dalam beberapa kasus dianggap tidak memberi efek jera, maka perlu mendorong upaya preventif atau upaya pencegahan. Upaya pencegahan dianggap menjadi langkap paling efektif dalam mengatasi kejahatan karena melibatkan berbagai unsur tidak hanya penegak hukum, pemerintah serta masyarakat juga bisa berperan aktif dalam mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Saat ini dibutuhkan lebih banyak lagi tindakan pencegahan dalam kasus kejahatan seksual yang belakangan ini marak terjadi. Banyak kasus kekerasan seksual menyeret nama institusi pendidikan baik umum maupun pendidikan keagamaan (pesatren). Tentunya kepercayaan public kian menurun serta meningkatnya kekhwatiran dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan. Berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada, ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak sembarangan memasukan anak ataupun saudara ke institusi atau lembaga pendidikan yang tidak jelas asal usul ataupun tujuannya pendiriannya. Dan Penting bagi pemerintah Indonesis untuk memastikan pengawasan yang ketat serta mengevaluasi lembaga-lemaga pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan secara berkala dan bukan hanya sekedar melakukan pengawasan serta evaluasi hanya diwilayah administrasi. Mengingat banyaknya kejadian tindak kejahatan seksual didalam lembaga pendidikan penting kiranya Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama melakukan Tindakan evaluasi secara massif terhadap Lembaga pendidikan yang dinaungi oleh kedua kemeterian tersebut termasuk dalam penggunaan tenaga pendidik. Kemudian upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah dengan berkolaborasi dengan lembaga pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. ini juga penting dan perlu ditingkatkan. Beberapa organisasi perempuan selain bergerak dalam gerakan sosial, politik, dan agama. Organisasi perempuan berperan penting dalam membentuk karakter perempuan yang cerdas. Bahwa perempuan harus diberikan kesadaran tentang bagaimana dirinya berharga, Perempuan harus mampu memproteksi dirinya dari hal-hal yang menyakiti dirinya baik secara fisik maupun psikis. Bahwa Perempuan berhak mendapatkan hak-hak kemanusiaan dan sebagai warga negara, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu, pendidikan perempuan ini menjadi hal paling penting dalam upaya pencegahan menangani kasus kejahatan seksual.

Penulis	: Umiroh Fauziah
Editor	: Harris
Sumber	:

Realitas Problematika Kekerasan Seksual Di Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Hujan Lebat Akibatkan Tebing Longsor di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Semarang

Denny Siregar Minta Ferdinand Tak Minta Maaf, Karena Gadrun Balas Dendam?

Related Articles

DBH Maluku Utara Dalam Pusaran Kutukan Sumberdaya Alam

Membangun dan Memajukan Indonesia Raya Dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

BAHERA: Musik Khas Bangkitkan Spirit Petani di Kabau

Analisa Ngaco Kejatuhan SVB Di Harian Kompas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia