Ribuan Massa Ojol dalam Aksi Malari 501 Tuntut Payung Hukum, Budi Setiyadi: Ayo Kita Rumuskan Bersama

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA - Ribuan massa ojol menggelar aksi Malapetaka Lima Januari (Malari) 501 untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan para driver ojek online di Taman Irti Monas dan Bundaran Patung Kuda depan Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022). Aksi tersebut menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk mengatur, diantaranya peraturan terkait kemitraan, merevise Permenhub 12 tahun 2019 yang dinilai diskresi, payung hukum bagi ojol, dan masih banyak lagi tuntutan lainnya. Sempat diwarnai ketegangan sedikit antara peserta aksi dengan rekan-rekan ojol lainnya yang masih membawa penumpang yang melintasi wilayah aksi. Terlihat sebagian peserta aksi melakukan sweeping balik jaket kepada driver ojol di area Monas dan sekitarnya. Demo yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, sempat mendapatkan respon dari pihak Kemenhub yang menyampaikan kepada peserta aksi agar mengirimkan perwakilan 10 orang untuk berdiskusi dengan pihak Kemenhub. Dinilai tidak membuahkan hasil, para perwakilan yang dikirim ke Kantor Kemenhub tidak bertemu dengan Budi Karya Sumadi (Menhub) dan memilih untuk meninggalkan ruangan Kemenhub seraya kembali bergabung di Mobil Komando (Mokom). Kekecewaan dari ribuan ojol yang demo pun tak terelakkan. Melalui pengeras suara terdengar instruksi kepada seluruh peserta aksi untuk maju menerobos barisan kawat besi dan menuju Kantor Kemenhub untuk mendapatkan jawaban atas tuntutan dari ribuan driver ojol yang mengharapkan keadilan yang merata. Selang beberapa menit, pergerakan untuk tersebut mendapatkan respon positif dari pihak Kemenhub. Dirjen Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi bersedia untuk menemui ribuan driver ojol di depan Gedung Indosat guna melakukan dialog terbuka dengan peserta aksi. Hal tersebut disambut baik oleh driver ojol. Dalam dialog tersebut Budi Setiyadi mengatakan akan menerima perwakilan dari 20 aliansi untuk melakukan diskusi secara formal dan akan menjadawalkan hal tersebut secepatnya. "Saya bersedia menerima teman-teman untuk kita berdiskusi lebih jauh dan memperbaiki kembali PM 12, jika dinilai kurang mengatur kebijakan. Ayo siapkan perwakilan sekitar 15 hingga 20 aliansi untuk kita memperbaharui kembali Permen tersebut, terserah teman-teman ojol maunya kapan, besok atau lusa, saya juga siap secepatnya," ucap Dirjen Darat tersebut dalam dialog terbuka di depan ribuan aksi, Rabu (5/1/2022). Dalam orasinya, para peserta ojol meminta agar Kemenhub mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bagi ojol. Mereka menolak bilamana aturan ojol hanya diatur dalam Permen yang bersifat diskresi. Danny Stephnaus, selaku Koordinasi Aksi Malari 501 menyampaikan aspirasinya secara terbuka di hadapan Dirjen Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi yang hadir menemui peserta aksi demo ojol. Adapun tuntutan yang dilontarkan kepada Dirjen Darat tersebut, diantaranya meminta agar aturan kemitraan lebih di perjelas dan tidak menguntungkan sebelah pihak antara aplikator dan driver, aplikator harus mengikuti aturan tarif yang dikeluarkan oleh kemenhub dengan tidak menggunakan algoritma. "Kami tidak mau Menteri Perhubungan pro ojol, kami juga tidak mau Menteri Perhubungan pro aplikator. Payung hukum itu harus berlaku nasional, jangan berlaku sektoral. Teman-teman kami di Bali diancam tidak boleh narik, itu bukti bahwa PM 12 tidak berlaku secara nasional," terang Danny dalam orasi dialog terbuka dengan Dirjen Darat. Danny juga menuntut agar Kemenhub membuat payung hukum (aturan) yang benar terkait aturan ojol. "Kami minta payung hukum yang benar. Kedua, dari payung hukum itu harus ada aturan yang baik tentang tarif karena aturan yang dibuat oleh Kemenhub Nomor 348 tidak digunakan oleh aplikator, mereka (aplikator) memakai algoritma pak. Bapak bisa cek harga order pagi, siang, dan sore itu beda," tegasnya. https://youtu.be/keGj4OPpcgI Danny juga menambahkan agar Perjanjian kemitraan itu seimbang. "Kami menggunakan motor dari hasil cicilan di leasing tapi tidak dihitung oleh aplikator, sedangkan aplikator mengeluarkan motor listrik untuk mitranya harus dibebankan biaya 50 ribu, yang dipotong dari dompet tunai. Itu saja pak, saya rasa ojol tidak menuntut banyak Pak," tutupnya. Di depan ribuan ojol dan awak media, Dirjen Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyampaikan akan berkomunikasi dengan Kementerian Tenagakerja untuk membahas terkait kemitraan. "Jadi dari yang kita lihat tadi, beberapa assosiasi meminta tuntutan yang dulu sempat disampaikan. Kalau untuk aturan kemitraan saya akan segera komunikasikan dengan Kementerian Tenagakerja, karena itu bukannya ranah saya. Sedangkan untuk tarif saya terbuka kok, itu pernah kita buat aturannya di Peraturan Menteri Nomor 12. Tarif itu sudah terlalu lama sejak 2018, akan ditinjau kembali. Jika dinilai sudah terlalu lama, saya mengundang mereka, ayo kita sama-sama rumuskan kembali, maunya bagiamana, karena jika dirumuskan tidak sesuai dampaknya juga kepada para pengemudi. Jadi artinya, saya juga berkomunikasi dengan banyak pihak, terutama YLKI, beberapa assosiasi, dan juga dari unsur yang lain, berapa tarif yang ideal, karena kan daya beli masyarakat berbeda di Jakarta dan daerah, makanya kita bagi zona 1, 2, dan zona 3, dimana masing-masing zona ada perbedaan," ucap Budi saat dimintai keterangan di lokasi aksi. Budi juga mengungkapkan bahwa aturan yang dibuat tersebut merupakan pemikiran banyak orang bukan dirinya sendiri. "Dan yang baiknya kita dalam rumusan aturan ini saya bukan top down tapi bottom up, jadi mereka (para assosiasi) saya libatkan dalam rumusan Ini. Tetapi ini bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi pemikiran bersama. Hanya persoalannya kadang-kadang assosiasi ini kan banyak, bukan hanya 10 atau 20 tapi banyak banget, nah saya terbatas dalam merumuskan ini dengan memanfaatkan atau menggunakan hanya beberapa assosiasi saja. Nah kadang yang di undang dengan yang tidak itu terjadi perbedaan pendapat karena banyak orang," ungkap Dirjen Darat tersebut. Budi juga menegaskan, bahwa pemerintah sangat terbuka untuk melakukan perbaikkan terhadap bisnis proses transportasi online ini. "Sebetulnya tanggungjawab dari bisnis proses transportasi online ini bukan di kami saja. Ada terkait aplikasinya, itu meliputi kebijakan kewenangan dari Kementerian Komunikasi, ada hubungan kemitraan bukan di kami tapi Kementerian Tenagakerja. Kemudian mereka juga sudah menyatu dalam koperasi, mungkin ada peran juga dari Kementerian Koperasi," papar Budi. Terkait Perppu yang dimintakan oleh para teman-teman, Budi menyampaikan bahwa hal tersebut sudah sering disampaikan. Menurutnya PM 12 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sudah sangat mengayomi, tapi bilamana para driver menginginkan hal itu, dirinya akan coba komunikasikan dengan Menteri Perhubungan.

Penulis	: Michael
Editor	: Michael
Sumber	: Special Report

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Ketua DPD RI: Pemerintah dan Pelaku Usaha di Sulbar Harus Bersinergi

Babak Belur PSI, Kembali Di Gugat Mantan Kader Ke PN Jakarta Pusat

Related Articles

Bikin Heboh, Gerakan Sirkular Ekonomi PlasticPay Mendunia di Asia World Peace Summit 2023

Memasuki Tahun Politik 2024, RKKN dan PERGUBI Adakan Acara Malam Kerukunan Bangsa

Sambut Dies Natalis, Fakultas Hukum gelar FGD bersama Komisi Kejaksaan RI

Women’s Fest untuk Lady Ojol, PSI Jakarta : Kesejahteraan dan Pemberdayaan Lady Ojol Masih Kurang Disorot

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia