Ia juga menekankan pentingnya mencegah terbentuknya opini publik yang menyebut bahwa ada jabatan tertentu yang kebal hukum. Menurutnya, semua pelanggaran hukum dalam pengelolaan BUMN harus bisa ditindak tegas.
“Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di BUMN harus bertanggung jawab dan dapat ditindak oleh aparat hukum,” tandasnya.
Sumber : Beritasatu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
