“Kalau ada yang berpendapat Indonesia rugi dengan melarang eksport CPO, bagi saya itu nonsens sebab berapa pendapatan negara dari sektor pajak dapat kita hitung, tetapi para kartel usaha ini yang menikmati legitnya harga CPO dipasaran, sementara mereka tidak memperhatikan kebutuhan dalam negeri,” sambungnya.
Lebih lanjut Troy yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Pemulihan dan Pengelolaan Indonesia (LPPI) ini menambahkan, pihaknya berharap pemerintah dapat menunjuk BUMN untuk menampung hasil sawit dari petani dan hasil tersebut diekspor, namun tetap dikendalikan pemerintah lewat BUMN.
“Untuk memenuhi kebutuhan ekspor maka sebaiknya pemerintah menunjuk BUMN yang melakukan pembelian sawit kepada petani untuk kemudian bisa diekpor sehingga masalah petani sawit bisa teratasi,“ ujar Troy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, untuk saat ini pemerintah sebaiknya mengaudit para perusahaan minyak goreng, hal itu penting guna menertibkan operasinya. Dari hasil audit ada yang melanggar, maka pemerintah harus mencabut izin usaha perusahan itu.
“Pokoknya perusahaan-perusahaan ini harus di audit dan kalau ditemukan pelanggaran, cabut saja izinnya. Mereka itu orang-orang yang tidak punya rasa nasionalme dengan hanya memikirkan keuntungan pribadi, sementara rakyat menderita akibat ulah mereka yang dengan sengaja hanya memproduksi 20% dari kebutuhan lokal,” pungkas Sekjen JUARA (Jokowi Suara Hari Rakyat).
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : Terasjakarta |
Halaman : 1 2
