Peran Civil Society Mengawasi Arah Demokrasi Di Era Digital

Oleh: Bahrudin Tosofu

Penulis Adalah: Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Ledakan informasi yang berhubungan dengan Pemilu di beberapa tahun belakangan ini, menjadi sebuah entitas yang tak bisa dianggap sepele.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejarah mencatat, di masa kepemimpinan B.J Habibie, kran-kran kebebasan berpikir yang tidak dirintangi rambu-rambu sensor, izin, atau larangan melalui media massa mulai dibuka.

Bentuk ruang publik yang semakin beragam dengan fasilitas teknologi yang ditawarkan, memungkinkan publik dapat menjangkau secara luas.

Transformasi di era digital melahirkan komunitas-komunitas maya dalam mengekspresikan diri, juga ruang kampanye para elite yang hampir dapat berinteraksi secara umum.

Hampir ditemukan beragam variasi. Ada berupa gambar, angka, kata-kata, lambang, hingga isyarat yang mengandung arti (signs).

Keanekaragaman jenis informasi yang disajikan dalam platform media sosial dalam waktu yang relatif cepat dan bersamaan, hampir sulit dihindari.

Dalam kondisi ini, kita harus memiliki dasar tertentu. Bahkan boleh dibilang, semua tergantung mobilitas fisik dan kerangka pemikiran yang memadai.

Sebab, digitalisasi di tengah-tengah masyarakat sudah pasti memberi kesempatan terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi, sekaligus menentukan arah demokrasi itu sendiri.

Artinya, kemampuan kognisi individu atas mutu informasi dapat memengaruhi atau membentuk pola pikir seseorang.

Secara positif, era teknologi dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, kritik, dan turut serta mengawasi jalannya pemilu.

Namun pada ruang yang terbuka, masyarakat kerap terpolarisasi. Menjadi ambigu dengan wacana tanpa batas dan tak menentu. Dan pada kondisi tertentu, kita menjadi kenyang dengan ketidakjelasan, lalu memicu sederet permasalahan.

Satu yang hal yang harus kita sadari, bahwa politik merupakan derajat paling tinggi dari kemanusiaan. Karena berkaitan dengan urusan kemaslahatan orang banyak, maka syaratnya pun tak mudah.

Sudah menjadi hal yang mutlak bahwa pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat, tentu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Ini akan terwujud jika semua pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab. Tidak cukup jika hanya berharap pada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Halaman : 1 2 Selanjutnya