DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Maluku. Mengingat daerah tersebut masih menjadi salah satu daerah yang perlu perhatian lebih dari pemerintab pusat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, semester I/Maret 2021, persentase penduduk miskin di Maluku tercatat 17,87 persen, terbesar keempat setelah Papua (26,86 persen), Papua Barat (21,84 persen), dan NTT (20,99 persen).
“Maluku tidak akan sanggup keluar dari jerat keterbatasan ekonomi jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2021, PAD Maluku tercatat Rp 3,31 triliun. Di tahun 2022 bahkan ditargetkan menurun menjadi Rp 2,87 triliun. Karenanya butuh dukungan dari pemerintah pusat, salah satunya melalui Dana Transfer dan Dana Desa (DT-DD). Ironisnya, untuk tahun anggaran 2022, DT-DD Provinsi Maluku justru mengalami penurunan dari Rp 12,88 triliun menjadi Rp 11,87 triliun. Padahal peningkatan DD sangat diperlukan sebagai sumber pendanaan berbagai program pembangunan di Maluku,” ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Jakarta, Kamis (16/12/21).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, agar keluar dari jerat keterbatasan ekonomi, pemerintah pusat juga harus membantu Maluku mengembangkan berbagai destinasi wisata yang berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan luas wilayah mencapai 712,480 Km2, dimana luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184 Km2, serta memiliki 1.412 pulau, Maluku memiliki beragam objek wisata berkelas dunia. Data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Maluku mencatat, pada tahun 2019 setidaknya ada 280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata buatan di Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
