Perkuat Kompetensi Pemerintahan Daerah, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan Bagi Pemerintah Daerah

Minggu, 31 Oktober 2021 - 05:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM menggelar Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan tahun 2021. Acara yang digelar di Jakarta pada tanggal 22 s.d 29 Oktober 2021 tersebut bertujuan untuk menciptakan asesor kompetensi yang “qualified” dan “certified”. Acara yang dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris BPSDM Dra. Endang Try Setyasih, MM ini diselenggarakan dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat dibawah koordinasi Koordinator Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan Kemendagri Catur Denny Alexandria, ST, M.Si dengan peserta para ASN calon asesor perwakilan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, selain kegiatan Pendidikan dan pelatihan, sertifikasi terhadap calon asesor yang telah mengikuti diklat dilakukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi keahlian melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) sebagai syarat para asesor sebelum melaksanakan uji kompetensi di daerah masing-masing.
Kegiatan Diklat tersebut ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. Dalam sambutannya Teguh menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri bukan hanya kewajiban, namun juga merupakan bagian dari pengembangan karier ASN. “Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 69, disebutkan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi komptensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 233 Ayat (1), bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Baca Juga :  Kadin Indonesia Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Batu Bara

BACA JUGA:

Tambahannya, pada pasal 233 Ayat (2) disebutkan bahwa selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan dibawahnya harus memenuhi kompetensi pemerintahan” ucap Teguh. Dengan kata lain menurut Teguh, Undang-Undang Nomor 23/2014 tersebut mengamanatkan bahwa ASN di lingkup Kemendagri dan Pemda khususnya yang menduduki level jabatan tertentu harus memiliki kompetensi pemeritahan.
Kompetensi Pemerintahan menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara professional.

Kompetensi pemerintahan pada hakikatnya identik dengan nilai-nilai kepamongprajaan dalam sistem pemerintahan. Nilai-nilai kepamongprajaan tidak menempatkan pejabat sebagai yang memerintah atau penguasa, tetapi sebagai pamong atau pengasuh yang melayani masyarakat. Kompetensi pemerintahan merupakan kompetensi yang bersifat umum yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dikonstruksi dari ilmu pemerintahan. Ini meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Bahas Program dengan Kadispen, Bamus Betawi Dorong Mulok Masuk dalam Kurikulum Sekolah
Kunjungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, Komite I Akan Perjuangkan Aspirasi Bapas
Percepat Penguatan IKN, Kemenpan RB Pastikan SDM Berkualitas
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Eksplorasi Hayati di Indonesia, PT Nose Herbalindo dan BRIN Dorong Pengembangan Industri Kosmetik
RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023

Berita Terkait

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:42 WIB

Berpeluang Didukung PDIP, Anies: Sebuah Kehormatan yang Luar Biasa

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:36 WIB

Usai Diusung Maju Pilkada Jabar, Ilham Akbar Habibie Singgung Histori Keluarga

Jumat, 7 Juni 2024 - 21:14 WIB

Hasil Sidang Isbat: Idul Adha Jatuh Pada Senin 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 20:53 WIB

Gerindra Resmi Usung Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:14 WIB

Menteri Basuki Sebut Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan dari DPR-MPR

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:08 WIB

Korupsi Semakin Marak, PDIP Dorong Revisi UU KPK

Kamis, 6 Juni 2024 - 20:38 WIB

Dihadapan Alumni Trisakti, Menkopolhukam Dukung Transformasi Kelembagaan Trisakti

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:34 WIB

Ketua DPD RI Nilai Penyesalan Amien Rais Terkait Amandemen 1999-2002 adalah Momentum Percepat Wujudkan Visi Prabowo untuk Kembali ke Pancasila

Berita Terbaru