Kasus Sambo, Prof Firman: Mengukur Perintah Jabatan dan Penyimpangan Jabatan

Demikian pula sifat perintah tidak saja dapat diukur dari proporsi namun dari sudut urgensi untuk apa dan sejauh mana tindakan itu diperlukan.

“Namun di antara para pelaku mestinya dapat menilai keabsahan seluruh isi perintah tersebut dalam arti perintah itu bisa saja tidak sah sekalipun diperintahkan oleh atasannya yang berwenang,” ucap dia.

Beranjak dari itu perintah yang tidak sah menurutnya sekalipun diberikan pejabat atasan yang berwenang haruslah dianggap sebagai perintah yang tidak sah dan bawahan seharusnya mendayagunakan kepatutan untuk menolaknya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Demikian pula soal makna dan esensi kewenangan semestinya dipandang secara jernih tidak saja hanya soal tehnis mekanis pemberi perintah dengan hierarkis struktural jabatan atasan dan bawahan,” imbuhnya.

Ia menilai, struktur dakwaan terhadap mantan Kadiv Propam Jenderal Ferdy Sambo dan Jenderal Hendra dan Agus Patria sebagai pemberi perintah jabatan agar para bawahan sebagai eksekutor seperti Irvan, Baiquni dan Arief agar “mengamankan” cctv bahkan bertindak jauh dari itu

“Secara hukum sejatinya akan lolos ataukah hukuman akan ditimpakan karena ketaatan membabi buta tanpa mendayagunakan kepatuhan yang logis, minset hakim sangat menentukan modus dan motif para terdakwa kasus ini.”

Pemisahan berkas terdakwa Richard Eliezer sebagai JC namun tidak di ikuti pemisahan pemeriksaan saksi persidangan antara Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky memang ada kesan Hakim lebih mewaspadai posisi Richard Eliezer sebagai eksekutor ketimbang sebagai Justice Collaborator, sepatutnya perlu kerjasama sistemik antara Hakim dan LPSK.

Sementara itu kesaksian 12 Orang baik saksi lain yangg terdiri para staff dan ajudan Ferdy Sambo akan mencukupkan prinsip minimum pembuktian sejauh mana prinsip perintah jabatan bisa di terapkan ataukah para terdakwa tidak bisa menggunakan pasal 51 sebagai justifikasi tindakannya, paparnya.

Adapun rantai pembuktian lain yakni saksi biro jasa cctv dan bukti elektronik cctv dan bukti scientific sepertinya akan melengkapi keyakinan Hakim sejauh mana keterlibatan para terdakwa dalam upaya mengaburkan peristiwa dan mempersulit pengungkapannya.

Hanya ada dua pilihan bagi hakim, pertama membebaskan para terdakwa bawahan kerena bawahan sekedar menjalankan perintah atasan dan atasanlah yang dapat di hukum sesuai pasal 51KUHP ataukah menghukum para terdakwa sebagai bawahan dianggap terlibat bersama-sama atasan melakukan kejahatan jabatan.

Semua lorong gelap tabir peristiwa itu akan terang benderang tergantung kejujuran kesaksian para terdakwa itu sendiri, pungkas Firman.

Halaman : 1 2