Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa dari delapan area tersebut telah ditetapkan 16 sasaran pencegahan korupsi dengan 111 indikator.
“Indikator ini dirancang berdasarkan analisis terhadap berbagai potensi kerawanan korupsi, dengan fokus utama pada tiga aspek: transparansi, regulasi dan kebijakan, serta akuntabilitas,” jelas Didik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap penyempurnaan ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi secara konkret.
Sinergi KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam Penyusunan MCP
Indikator MCP 2025 disusun melalui kerja sama antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi ini bertujuan memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dapat berjalan secara optimal.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa MCP merupakan alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan di daerah.
“Dengan MCP, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti pentingnya MCP dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, terutama dalam mencegah inefisiensi penggunaan anggaran.
“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp37,97 triliun. Oleh karena itu, MCP harus menjadi pedoman utama dalam memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah,” jelasnya.
Penghargaan bagi Pemerintah Daerah Berprestasi
Peluncuran MCP 2025 turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; Direktur Korsup KPK Wilayah I-V; serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah yang bergabung secara daring.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik dalam implementasi MCP 2024, KPK memberikan penghargaan kepada beberapa pemerintah daerah yang berhasil mencapai skor tertinggi dalam indikator pencegahan korupsi.
Dengan penyempurnaan indikator MCP 2025, diharapkan seluruh pemerintah daerah semakin aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
