Menteri UMKM Maman Siap Hadir di Sidang Kasus Mama Khas Banjar sebagai Amicus Curiae

DETIKINDONESIA.CO.ID, BANJARBARU – Upaya perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru terus mendapat perhatian. Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh Anggota DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, yang melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman.

Pertemuan tersebut digelar usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, dan membahas kasus hukum yang menimpa UMKM “Mama Khas Banjar”. Audiensi ini turut dihadiri oleh tim hukum Mama Khas Banjar, perwakilan aliansi UMKM, DPRD Banjarbaru, serta pemilik usaha.

Dalam kesempatan itu, Emi menyampaikan keprihatinannya atas penanganan hukum terhadap UMKM, serta mempertanyakan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian UMKM, yang seharusnya mengedepankan pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif.

Baca Juga :  Menteri UMKM Maman Abdurrahman: Dana untuk Hapus Piutang UMKM Sudah Disepakati

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“MoU itu seharusnya menjadi dasar dalam menyikapi persoalan hukum yang melibatkan UMKM. Namun hingga saat ini, kami belum melihat adanya tindak lanjut berupa perjanjian kerja sama di tingkat daerah,” ungkap Emi, Kamis (1/5/2025).

Emi menyebut bahwa Menteri Maman merespons positif dan menyatakan dukungan penuh terhadap pendampingan hukum bagi UMKM. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan saksi ahli dari Kementerian untuk proses persidangan.

Bahkan, Menteri Maman secara pribadi menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan sebagai Amicus Curiae—pihak independen yang memberi masukan hukum kepada majelis hakim demi terciptanya putusan yang adil.

“Komitmen beliau luar biasa, karena beliau akan hadir langsung sebagai Amicus. Ini menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku UMKM,” kata Emi.

Tak hanya itu, Kementerian juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) UMKM yang akan bertugas mendampingi para pelaku usaha kecil dalam menghadapi persoalan hukum maupun administrasi.

“Satgas ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan diri UMKM dalam menjalankan usahanya,” tambah Emi.

Langkah ini dinilai Emi sebagai wujud nyata dari keseriusan Kementerian UMKM dalam mendukung keberlangsungan dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah-daerah seperti Banjarbaru.

SUMBER : BANJARBARUKLIK