Peringati HPSN 2023, Aliansi Zero Waste Indonesia Targetkan Nol Sampah dan Nol Emisi Pengelolaan Sampah

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) bersama anggota menggelar media gathering HPSN 2023 degan tema “Towards Zero Waste to Zero Emission” yang meliputi pengelolaan sampah dari hulu (upstream), tengah (middle stream), hingga hilir (downstream) di Bakoel Coffee Cikini, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023) Siang.

Pada media gathering tersebut menghadirkan beberapa nara sumber seperti, Leonard Simanjuntak (Country Director, Greenpeace Indonesia), Yobel Novian Putra (Climate and Clean Energy Campaign Officer, GAIA Asia-Pasifik), Yuyun Ismawati (Co-Founder & Senior Advisor Nexus3 Foundation), dan David Sutasurya (Executive Director, YPBB Bandung). Acara tersebut di pandu oleh Co-Coordinator Aliansi Zero Weste Indonesia, Nindhita Proboretno sebagai Moderator acara.

Dalam paparannya, Yobel Novian Putra (Climate and Clean Energy Campaign Officer, GAIA Asia-Pasifik) menjelaskan bahwa masalah terbesar dari krisis sampah ada di hulu sistem ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sesungguhnya masalah terbesar dari krisis sampah ada di hulu sistem ekonomi kita, dimana material diambil dengan begitu cepat secara masif dan destruktif. Namun, sampah sendiri juga memberikan dampak negatif di seluruh tahap ekonomi baik di tengah maupun di hilir. Ketika sampah dibakar di bagian hilir, baik di insinerator sampah, di industri semen, maupun di PLTU batubara emisi yang dilepaskan lebih besar dari emisi dari PLTU batubara. Hal ini sangat mengecewakan karena narasi “Zero Waste, Zero Emission” pemerintah Indonesia sesungguhnya sangat didominasi solusi-solusi palsu tersebut yang sangat mahal, polutif, dan diregulasi secara lemah. Kebijakan ini jelas sangat mengancam implementasi solusi zero waste, terutama dari sisi komitmen pembiayaan, transisi yang berkeadilan, dan penanganan krisis iklim,” jelas yobel.

Didorongnya solusi semu seperti teknologi termal, diantaranya termasuk Refuse Derived Fuel (RDF), atau Bahan Bakar berbasis Limbah (BBL), dan insinerator sebagai arah kebijakan pemerintah untuk penanganan sampah kota meningkatkan ancaman pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia karena racun dalam plastik muncul sejak tahap produksi, konsumsi, hingga akhir masa pakai. Solusi palsu seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), bahkan co-firing RDF, secara sistematis tersebar dalam berbagai dokumen kebijakan dan perencanaan pemerintah, seperti Peraturan Presiden dan Proyek Strategis Nasional. Bahkan, dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDCs), teknologi termal dimasukan sebagai solusi mitigasi perubahan iklim.

Isu persampahan juga termasuk dalam perhitungan emisi karbon NDC Indonesia, namun hanya memperhitungkan emisi karbon pada tingkat hilir. Padahal diperkirakan 2/3 emisi karbon global terkait dengan ekonomi material, di mana sebagian besar emisi terjadi pada tahap ekstraksi, produksi dan distribusi. Namun, pada tahap end of pipe, pemerintah Indonesia malah mendorong teknologi pembakaran yang hanya mengkonversi emisi gas metan dari sampah tercampur menjadi karbondioksida.

“Plastik dibuat menggunakan berbagai kimia aditif yang sebagian besar bersifat karsinogenik. Sejak tahap produksi hingga akhir masa pakai, racun kimia bahan pembantu ini berpindah ke tubuh pengguna dan dilepas ke lingkungan. Sekali terlepas ke lingkungan dan masuk ke tubuh kita, racun-racun ini sulit untuk ‘ditangkap’ dan dimusnahkan, menjadi lebih kompleks karena menjadi campuran yang toksik,” kata Yuyun.

Lanjut Yuyun, untuk menerapkan pendekatan Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, kimia-kimia aditif beracun ini harus dilarang, diganti dengan yang lebih aman. Terlebih lagi, pengurangan produksi bahan baku plastik harus dilakukan secara bertahap agar volume sampah plastik dan lepasan racun kimia aditif plastik dapat dihentikan.

Penanganan sampah secara teknologi termal tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas penanganan dan daur ulang limbah karena dapat terpapar kimia beracun, seperti dioksin furan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, gangguan hormon, dan kanker.

Juri Kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi menyebutkan, “kelonggaran pemilihan opsi pengurangan sampah oleh produsen dalam Peraturan Peta Jalan Pengurangan Sampah, serta minimnya transparansi publik dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi produsen untuk memilih opsi yang tidak sesuai dengan prioritas hirarki pengelolaan sampah, seperti menjadikan daur ulang sebagai jalan utama upaya pengurangan plastik, termasuk di dalamnya chemical recycling dan RDF. Padahal praktik seperti ini akan terus melanggengkan produksi plastik berlebihan dan berdampak melepaskan limbah serta gas beracun  yang dapat membahayakan masyarakat.