Pilkada Serentak 2024 di Sultra; Merajut Keberagaman Etnisitas

Memang ironis dikala pemerintah pusat memberikan porsi lebih untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan daerah untuk kemajuan daerah akan tetapi kapasitas kepemimpinan yang dilahirkan tidak berbarengan dengan keinginan dan agenda pembangunan nasional. Bahkan tidak jarang kita menemukan kebijakan nasional bertolak belakang dengan kebijakan kepala daerah.

Disinilah Keteladanan politik dibutuhkan oleh rakyat dalam memimpin daerah tersebut. Pentingnya keteladanan politik membuka ruang bagi setiap masyarakat untuk saling percaya dan saling bekerjasama dalam membangun daerah yang mereka diami. Kurangnya keteladanan politik membuat rakyat pesimis bahwa kepemimpinan defenitif yang lahir dari keterpilihan melalui pemilihan langsung (pilkada) menjadi tidak berarti tanpa dukungan rakyatnya pasca pilkada. Pembangunan hanya bisa berjalan dengan baik jika ada keteladanan dari seorang pemimpin terpilih. Dibutuhkan konsepsi yang membumi, kerja keras, kerja kongkrit, dan komunikasi yang baik bagi seorang pemimpin daerah yang telah dipilih dalam merancang program-program pro-rakyat. Sehingga terbangun cumestri saling percaya antara rakyat dan seorang pemimpin dalam menjalankan program-program keuamatanya secara kontinyu dan tepat sasaran.

Di Provinsi Sulawesi tenggara khususnya, hampir setiap jelang pilkada dan pilgub kita sering dihadapkan dengan konflik etnis yang seakan-akan tercipta hanya pada saat momentum-momentum politik. Hal ini tidak bisa dibiarkan menjadi sebuah peristiwa yang terus berulang atau dalam pepatah perancis L’Histoire Se Repete. Seharusnya para elit politik lokal dan pemerintah  daerah bisa memutus mata rantai konflik etnis yang ada. Bukan terkesan malah “dipelihara” untuk dijadikan peluru politik jika sudah saatnya dibutuhkan dalam menghadapi momentum-momentum pilkada atau Pilgub. “Rendahnya” strategi politik calon kepala daerah dalam merancang skema pemenangan membuat rakyat tak ayal jadi korban. Masyarakat Sulawesi tenggara seakan “terkondisikan” menerima konflik etnis yang dianggap sebagai hal biasa saja dan lumrah terjadi disetiap momen-momen politik. namun jika kita amati lebih jauh dan lebih dalam konflik etnis lahir dari ketidakdewasan tokoh-tokoh elit politik dalam meramu issu-issu politik yang lebih humanis dan pro rakyat. Jika kita berkaca pada Negara besar yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya, Ronald Reagan Presiden Amerika saja tidak memberikan tempat bagi siapa saja warga Negara yang mencoba mengembangan issu-issu etnis dan sejenisnya sebagai instrumen politik guna memuluskan agenda-agenda tertentu. Harusnya para pemimpin dan calon pemimpin yang ada di Sultra bisa mengambil contoh di Amerika sebagai penyemangat menjaga dan merawat kebinekaan atau keragaman etnis, suku, agama dan bukan menjadikan keragaman sebagai potensi konflik tapi menjadikan modal atau kekayaan daerah dari keberagaman yang ada.

Baca Juga :  Provinsi NTB Dan Indonesia Maju Berbasis Perekonomian & Pariwisata

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pilkada Partisipatif

 Dalam sebuah Negara demokrasi institusi politik (parpol) dan lembaga pelaksana pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah bagian yang sangat urgen dalam membangun kontestasi politik yang berkualitas dan berintegritas. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Dalam pelibatan partisipasi masyarakat, dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga pemilu dan institusi politik serta pemerintah guna terselenggarakannya pemilu yang berdaulat dan adil. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemilu No.7 tahun 2017 pasal 4 huruf B bahwa pemilu atau pilkada didesain agar tercipatnya pemilu yang adil dan berintegritas.

Menurut  anggota KPU RI Periode yang lalu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam webinar pada saat itu menyatakan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkeadilan sudah tepat. Salah satu program yang direncanakan adalah desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) merupakan sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan demi terciptanya partisipasi masyarakat yang berkeadilan.

Salah satu ukuran suksesnya pemilu dan pilkada adalah sejauh mana respon masyarakat melibatkan diri dalam agenda pemilu. Pemilu akan terasa berkeadilan dan dinyatakan sukses jika partisipasi masyarakat dalam memilih calon yang diusung parpol diatas 80% dari jumlah wajib pilih. Disamping partisipasi pemilih yang tinggi dibutuhkan juga partisipasi menjadi tenaga pengawas pemilu dan juga partisipasi panitia pelaksana pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS. Dua unsur ini harus dijaga dan dikuatkan agar pemilu dan pilkada kedepan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Bahwa kesuksesan pemilu dan pilkada terletak pada tingginya animo masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan dengan riang gembira dan berkeadilan bagi semuanya.

KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi, Unsur pemerintah daerah provinsi Sulawesi tenggara dan juga tokoh-tokoh masyarakat jika memiliki tujuan yang sama dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu maka hampir dipastikan ruang-ruang sentimen etnis bisa di minilimalisir atau bahkan bisa di amputasi untuk tidak berulang, karena pelibatan masyarakat melalui pendidikan pemilih dengan pendekatan DP3 adalah salah satu cara penyadaran politik rakyat tentang pentingnya pemilu dan pilkada bagi setiap warga Negara yakni untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Halaman : 1 2