PP Muhammadiyah Dukung DPD RI Teruskan Gagasan Koreksi Sistem Bernegara

Selasa, 26 September 2023 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir meminta Ketua DPD RI untuk meneruskan gagasan agar bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara dengan Azas dan Sistem Pancasila, yang selama ini telah diinisiasi oleh DPD RI.

Hal itu dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Gedung PP Muhammadiyah, kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

“Teruskan dan lanjutkan saja gagasan yang baik ini. Pakai saja saluran-saluran resmi untuk menyuarakannya,” kata Haedar Nashir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Haedar Nashir ada titik temu antara gagasan yang berbentuk proposal kenegaraan perbaikan sistem bernegara hasil telaah DPD RI dengan kajian-kajian yang dilakukan Muhammadiyah.

“Kami juga sudah mengkaji cukup lama soal bangsa ini, dan banyak titik temu yang mendasar antara kajian kami dan tinjauan dihasilkan DPD RI,” ujar dia.

Pada tahun 2007, lanjut Haedar, Muhammadiyah melakukan kajian yang dihimpun dalam buku “Revitalisasi dan Karakter Bangsa”. Kemudian di tahun 2014, kajian selanjutnya dituangkan dalam buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan. Kebangsaan yang Bermakna”.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Ingatkan 4 Konsekuensi Kenegaraan Terhadap Inpres Rehabilitasi Pegiat dan Pengikut PKI

“Terakhir kajian kami pada tahun 2015, Muhammadiyah menghasilkan dokumen resmi negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah. Ijtihad kontemporer Muhammadiyah itu berangkat dari situasi terkini di tubuh bangsa Indonesia, sekaligus penegas identitas keislaman dan keindonesiaan,” kata Haedar.

“Bahkan ketika yang lain menyebut NKRI, mungkin hanya Muhammadiyah ormas satu-satunya yang menyebut Indonesia negara Pancasila,” imbuhnya.

Pancasila sebagai Darul Ahdi, katanya, berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. Tidak cukup di situ, menurut Muhammadiyah, Pancasila juga sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan implementasi sehari-hari.

Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, lanjut dia, Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. “Sehingga agama menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Karena bangsa ini super majemuk atau Bhineka Tunggal Ika,” tuturnya.

Dikatakan Haedar, Muhammadiyah mengapresiasi reformasi. Dimana saat itu inti reformasi sebenarnya adalah soal peninjauan masa jabatan presiden. “Karena memang problemnya selama Orba adalah penyalahgunaan kekuasaan,” tukas dia.

Tapi kemudian yang terjadi, ternyata reformasi perubahannya kemana-mana. Bahkan hal yang fundamental diubah. “Misalnya pada saat yang sama, reformasi hasilkan Mahkamah Konstitusi yang 9 orang tapi menentukan semuanya. Ini paradoks bagi Muhammadiyah,” tukasnya.

Baca Juga :  Temui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Bahas Solusi Cegah TPPO dan Pekerja Migran

Paradoks kedua, lanjut dia, ketika semuanya takut pada Presiden yang kuat karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. “Dan tidak ada yang mengontrol karena tidak ada MPR. Seharusnya DPR dapat mengontrol, tapi nyatanya karena ada koalisi, lalu oligarki, dan akhirnya tidak bisa juga,” tegas dia.

Saat ini perjalanan reformasi sudah jauh, sudah banyak yang menikmati. Makanya perlu proses lama untuk mewujudkan perubahan fundamental. Tapi gagasan ini, kata Haedar, harus diupayakan terus.

Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.

“Saya kira suarakan saja perubahan ini. Asalkan dilakukan sebaik mungkin dan yang penting MPR harus menjadi representatif sebagai penjelmaan rakyat, seluruh elemen. Tentu saja nanti teknis nomenklaturnya saja yang perlu disesuaikan dan diperbaiki,” tukas dia.

Baca Juga :  LaNyalla Dukung Penuh Lulusan UHW Perbanas Menjadi Enterpreneur

Silaturahmi Ketua DPD RI bermaksud untuk membangun kesadaran kolektif bersama, seluruh komponen bangsa, dalam mendorong terwujudnya Konsensus Nasional, agar bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara dengan Azas dan Sistem Pancasila.

“Maksud utama dari kedatangan kami hari ini, adalah untuk menyerahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Tentu kami berharap mendapat masukan dan dukungan dari Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi lahirnya Indonesia dan pembangunan Indonesia,” kata LaNyalla.

Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Jambi Muhammad Syukur, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, ekonom Dr Ichsanuddin Noorsy dan Dosen FISIP UI Dr Mulyadi.

Jajaran PP Muhammadiyah yang hadir antara lain selain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, hadir pula Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Ilham S (LHKP PP Muhammadiyah), Arif Budiman (LHKP PP Muhammadiyah) dan Abdurrahim Gazali (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : LANYALLA

Berita Terkait

Menteri PU Ungkap Anggaran Pembangunan IKN 2025 Di Blokir Sri Mulyani
DPR: Pemerintah Akan Tindak Tegas Bila Ada Teror OPM Terhadap MBG di Papua
Kejagung Tetapkan Isa Rachmatarwata Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya
Polri Proses Kabar Kombes Pol. Hendy Kurniawan yang Gagalkan OTT Hasto
Senator PFM: Jumlah Anak Tidak Bersekolah Di Tanah Papua Menuju 1 Juta Orang, Solusinya Pendidikan Gratis
Bareskrim Polri Tingkatkan Status Kasus Pagar Laut ke Penyidikan
Dasco: Masih Ada Menteri Prabowo yang Kurang Seirama
DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:12 WIB

Menteri Bahlil Cermat

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:26 WIB

Presiden Prabowo Tentang Urgensi Patuh Pada Sistem Hukum dan Undang-Undang

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:20 WIB

Gereja Suku menutup Pintu penginjilan

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:41 WIB

Transformasi Distribusi Energi: Dari Pengecer ke Sub Pangkalan dalam Kebijakan LPG 3kg

Selasa, 4 Februari 2025 - 13:54 WIB

Periode Kerja Untuk Swasembada Energi

Minggu, 2 Februari 2025 - 17:35 WIB

Tidak Dipakai Di Pemerintahan Baru, Mantan Menlu Retno Marsudi Moncer Di Kancah Nasional dan Internasional

Minggu, 2 Februari 2025 - 17:28 WIB

Sebuah Langkah Nyata Dari Anies Baswedan Menuju Kepemimpinan yang Visioner

Jumat, 31 Januari 2025 - 10:46 WIB

Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Energi

Berita Terbaru

Daerah

Kades Tabalema Tuntaskan Seluruh Program Di Tahun 2024 

Sabtu, 8 Feb 2025 - 19:54 WIB

Teraju

Menteri Bahlil Cermat

Sabtu, 8 Feb 2025 - 14:12 WIB