Refly Harun Paparkan Tiga Cara Presidential Threshold 0 Persen

Senin, 13 Desember 2021 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0 persen. Hal itu disampaikan Refly saat menjadi narasumber Diskusi Nasional Amandemen UUD 1945 kerja sama DPD RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/12/2021).

Cara pertama, kata Refly, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut Presidential Threshold.

“Cukup Jokowi mengeluarkan Perppu mencabut aturan Presidential Threshold ini, selesai masalah. Tapi pertanyaannya, apakah Jokowi tergerak melakukan hal ini?” kata Refly.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, kata Refly, melalui jalur DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Pemilu.

Baca Juga :  Polemik Rangkap Jabatan Ketum Parpol Pada Kabinet Presiden Jokowi

“Perubahan yang dilakukan baik secara menyeluruh maupun parsial. Kalau DPR RI tak berkenan, maka kita bisa menempuh cara ketiga yakni uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK),” papar dia.

Dikatakannya, Presidential Threshold merupakan cara oligarki ‘menyewakan perahu’ bernama partai politik kepada para tokoh yang ingin maju dalam bursa pencapresan.

“Perahu yang disewakan oligarki ini nilainya bisa triliunan rupiah. Kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah,” ujarnya.

Meminjam istilah Rizal Ramli, Refly menyebutnya praktik tersebut sebagai demokrasi kriminal. Katanya, untuk memutus praktik demokrasi kriminal maka satu-satunya jalan adalah Presidential Threshold.

“Presidential Threshold harus dinolkan. Begitu juga di tingkat pilkada, sebab hal ini yang menyebabkan demokrasi kita menjadi mahal,” tegas dia.

Baca Juga :  Waketum PN ICMI MASIKA, Ismail Suardi Wekke : Galakkan Sertifikasi Profesi Untuk Tenaga Profesional

Pada Pemilu 2024, Refly ingin pasangan Capres-Cawapres lebih banyak, tak hanya head to head.

“Mereka harus mewakili berafam aspirasi masyarakat. Kalah menang itu soal lain. Yang terpenting adalah slotnya tersedia,” katanya.

Namun, dengan Presidential Threshold 20 persen saat ini, jangan berharap hal itu bisa terjadi, sebab pintu yang dibuka begitu sempit.

“Dan tergantung oligarki yang mencengkram. Sekarang ini kekuatan politik 82 persen didominasi 7 parpol yang saat ini berkuasa. Baik saja karena kita membutuhkan penguatan presidensil. Tapi kalau ini dimanfaatkan oleh oligarki untuk melakukan apa saja, ini kecelakaan,” ujarnya.

Sebab, dengan kekuasaan yang begitu powerfull oligarki bisa melakukan apa saja.

“82 persen itu tak mungkin mengajukan satu calon. Mereka bisa membelah diri dan konstestasi, tapi konstestasi yang tidak genuin. Hasil sudah ditebak dan kekuasaan dibagi,” urainya.

Baca Juga :  Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:49 WIB

Balas Jasa Pilpres, AHY dan Hadi Keciprat Menteri RI

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:39 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran Konser Ed Sheeran dan Tom Jones di Jakarta

Kamis, 22 Februari 2024 - 08:31 WIB

Di Makassar, Jokowi Ajak Sejumlah Menteri Makan Malam

Kamis, 22 Februari 2024 - 07:57 WIB

Orang Muda 01, 02 & 03 Bersama Membangun Indonesia

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:47 WIB

Mutasi Aset RSU Tanjung Pura Rp 13,8 Milyar Dinilai Tidak Transparan dan Patut Dicurigai

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:01 WIB

Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Janji Akan Sikat Mafia Tanah

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:28 WIB

Resmi Masuk Kabinet, AHY Sebut Ini Momen Bersejarah Bagi Demokrat

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:27 WIB

KPU Papua Sebut Masalah Telekomunikasi Jadi Kendala Laporan Pemilu 256 TPS

Berita Terbaru

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

Berita

Balas Jasa Pilpres, AHY dan Hadi Keciprat Menteri RI

Kamis, 22 Feb 2024 - 08:49 WIB

Presiden Joko Widodo Bersama Para Menteri Makan Malam (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

Berita

Di Makassar, Jokowi Ajak Sejumlah Menteri Makan Malam

Kamis, 22 Feb 2024 - 08:31 WIB

Komandan TKN Fanta Muh Bersama Anak Muda Indonesia (detikindonesia.co.id)

Nasional

Orang Muda 01, 02 & 03 Bersama Membangun Indonesia

Kamis, 22 Feb 2024 - 07:57 WIB