Sekjen PB HMI MPO Sebut DBH Sawit Perkuat Desentralisasi

Sabtu, 25 Desember 2021 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam alokasi dana bagi hasil (DBH) disambut positif oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO).

Untuk diketahui, masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam opsi transfer DBH ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) beberapa waktu yang lalu.

Dengan masuknya pajak perkebunan sawit ke dalam DBH, daerah penghasil maupun non-penghasil yang terdampak negatif, bisa merasakan hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Jendral (Sekjen) PB HMI MPO, Zunnur Roin, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat harus adil dalam perimbangan dana dengan daerah. Sebab hasil dari transaksi yang dilakukan di daerah, harus benar-benar dirasakan oleh daerah penghasilnya juga.

Baca Juga :  Terkait Utang Proyek Masjid Raya Sofifi, DPW Barikade 98 Minta Pemprov Malut Segera Selesaikan

“Dana Perimbangan Pusat dan Daerah harus berkeadilan, terlebih pada aspek keuangan negara yang diperoleh dari sektor Sumber Daya Alam. Khususnya sawit, daerah penghasil sawit se-Indonesia harus betul-betul memperoleh benefit langsung dari nilai transaksi bisnisnya,” ujarnya, Rabu (22/12).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 22:44 WIB

Yusril: Kecurangan Pilpres Selesaikan di MK Bukan Dengan Hak Angket DPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:07 WIB

NasDem Jadi Oposisi, Surya Paloh: Kita Siap di Segala Kondisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:31 WIB

Real Count KPU Capai 75,26%: Anies 24,06%, Prabowo 58,89%, Ganjar 17,05%

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:56 WIB

Pasca Kisruh Diduga Antar Tim Sukses Caleg di Langkat, Polisi Tangkap 12 Pelaku Perusakan dan Kekerasan

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:09 WIB

Pelepasan Peserta Wisata Rohani, Bupati Freddy Thie: Titip Doa Untuk Tanah Kaimana

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:37 WIB

Ketua Tim Relawan Muhammad Thorig Kasuba Optimis Menuju Senayan

Jumat, 23 Februari 2024 - 08:20 WIB

Kalapas Labuha Tepis Isu Pungli Ini Penjelasannya

Jumat, 23 Februari 2024 - 08:04 WIB

Istri Mendiang Usman Sidik, Siap Bertarung di Pilkada Halmahera Selatan 2024

Berita Terbaru

Foto: Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (Dok. Istimewa/Detik Indonesia)

Nasional

NasDem Jadi Oposisi, Surya Paloh: Kita Siap di Segala Kondisi

Jumat, 23 Feb 2024 - 20:07 WIB