“Supaya hak DPD RI yang merupakan jelmaan utusan daerah bisa mengajukan mengajukan calon presiden maupun calon wakil presiden dari unsur non partai politik,” kata LaNyalla.
Dijelaskan juga oleh LaNyalla saat ini DPD RI banyak didatangi oleh berbagai elemen bangsa yang tak puas dengan pengelolaan negara. Mereka lebih percaya ke DPD RI dalam menyalurkan aspirasi daripada ke wakil mereka di DPR.
Meski begitu LaNyalla menegaskan dirinya bukan oposisi tapi bertindak sebagai negarawan. Yaitu membela yang benar dan menyuarakan kebenaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah kita tetap sesuai koridor DPD RI yang salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, atau mengawasi eksekutif yang menjalankan UU,” lanjut dia.
LaNyalla juga menyinggung klaim big data Menko Marves Luhut tentang masyarakat yang ingin perpanjangan masa jabatan presiden dan sempat menimbulkan polemik.
Menurut LaNyalla dirinya membantah keras data tersebut, karena memang DPD juga mempunyai data valid dan sudah dibuka ke publik.
“Makanya saya sampaikan, Pak Luhut lebih baik minta maaf kepada rakyat. Beliau kan pejabat publik dan pembantu presiden. Kalau tidak punya big data bilang saja tidak punya. Lebih baik berterus terang kalau salah informasi,” ujar LaNyalla.
Jika tidak terus terang, lanjutnya, justru polemik ini tidak akan berkesudahan dan akan bergulir menjadi bola liar.
“Saya sudah sering sampaikan supaya jangan membuat kegaduhan-kegaduhan. Fokus saja menjawab persoalan yang menjadi jeritan rakyat seperti soal kelangkaan komoditas pangan, minyak goreng atau naiknya harga BBM,” ujar dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
