UU Desa, Tersandera Kepentingan Elit Daerah (Secarik catatan kritis 8 tahun lahirnya UU Desa)

Korupsi Dana Desa Menggurita?

Bila kita menelusuk kedalam sendi – sendi hingga sampai pada akar masalah hukum dana desa yang terjadi selama ini, maka kita pasti menemukan fakta bahwa ada rangkaian logika hukum yang terputus disitu. Begitu muncul pemberitaan tentang adanya kasus hukum dana desa, focus kita hanya berhenti pada kepala desa dan perangkatnya saja. Alangkah keroposnya analisis kita jika hanya berhenti disitu dan selalu memposisikan kepala desa sebagai “kambing hitam” atas carut – marutnya proses pembangunan di desa dan masalah hukum dana desa. Padahal kita lupa selain dari itu masih ada peran “kambing putih” yang juga ikut memangsa dana desa dan mengendap pada dinas – dinas teknis terkait yang juga turut berkontribusi besar dalam proses penyelewengan dana desa selama ini. 

Praktik busuk pemangku kepentingan dan para elit di daerah sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas sudah cukup membuka mata dan telinga kita bahwa korupsi dana desa bukan peristiwa hukum tunggal, akan tetapi harus di baca sebagai tindakan koruptif yang dilakukan secara berjamaah oleh pemangku kepentingan dan para elit di daerah. Merujuk pada data hasil pemantauan penindakan kasus korupsi tahun 2018 yang dirilis oleh Indonesian Coruption Watch (ICW), dengan melakukan pemetaan korupsi dana desa berdasarkan lembaga terdapat 104 pemerintah desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 1, 2 triliun,  pemetaan penindakan korupsi dana desa berdasarkan aktor/jabatan terdapat 102 kepala desa dan 22 aparatur desa yang menjadi tersangka. Dari data ini kita belum melihat berapa jumlah ASN kabupaten/kota pada dinas teknis terkait yang terjaring kasus korupsi dana desa. Tentunya data penindakan kasus korupsi dana desa versi ICW ini tidak mutlak benar, tapi paling tidak sudah memberikan gambaran umum dan membantu mengantar pikiran publik untuk menarik benang merah pada setiap kasus korupsi dana desa di Indonesia, bahwa masih ada pihak lain yang sangat berpotensi terlibat dalam praktik penyelewengan dana desa yang belum tersentuh tajamnya pedang dewi Themis yang tak pandang buluh untuk memerangi kejahatan.

Baca Juga :  Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rekomendasi Perbaikan

Sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk membebaskan desa dari sandera pemangku kepentingan dan para elit daerah dan demi menyempurnakan cita – cita luhur negara yang ingin menjadikan desa yang mandiri dan bermartabat sebagaimana semanagat dan landasan filosofi pembentukan UU Desa. Penulis menawarkan langkah – langkah ikhtiar agar kedepan model pengelolaan dana desa menjadi lebih baik lagi sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari dana desa dapat merasakan sepenuhnya manfaat dana desa sebagai buah manis dari UU Desa. Adapun bentuk ikhtiar yang hendak Penulis tawarakan antara lain: a). Kementerian Dalam Negeri harus lebih intensive melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap elit birokrasi daerah yang sengaja memanfaatkan kelemahan kepala desa untuk mendapatkan keuntungan yang secara langsung mengebiri otoritas desa dalam mengelola dana desa, b). Adanya komitmen yang tinggi bagi seluruh kepala daerah untuk tidak terlalu jauh masuk melakukan “intervensi berlebihan” diluar batas kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, hal ini dimaksudkan agar tidak mencederai azas rokognisi dan subsidiaritas yang di miliki desa, c). Memperpendek alur administrasi guna menutup rapat ruang pungli pada level kabupaten/kota terutama pada instansi teknis terkait dengan model pelayanan satu pintu untuk pengurusan administrasi pengelolaan dana desa, d). Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kegiatan yang bersifat capacity building dan integrity building agar semakin memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan moralitas kepala desa, perangkat pemerintah desa dan BPD terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa, hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir tingkat korupsi dana desa, dan e), Pemerintah daerah perlu membuat kanal khusus yang mudah di akses oleh masyarakat untuk bisa melaporkan kepada bupati/walikota bila terdapat kejanggalan terkait pengelolaan dana desa, hal ini di maksudkan untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat agar bersama – sama melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Semoga!!

Halaman : 1 2