Wamenaker RI Afriansyah Noor: UMP 2023 Sesuai Inflasi

DETIKINDONESIA.CO.ID, PAPUA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus menggodok besaran upah minimum 2023, dan rencananya akan diumumkan pada pekan ketiga November 2022. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebut besaran UMP 2023 tak jauh dari tingkat inflasi Indonesia.

Afriansyah memastikan kalau UMP 2023 akan tetap mengalami kenaikan. Meski, Afriansyah tak memberi bocoran berapa besaran kenaikannya.

“Pasti ada kenaikan dong tapi persentasenya sesuai  dengan inflasi. Karena keuangan negara juga artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini terdampak pada krisis yang sekarang gitu,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (28/10/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi saya berharap kementerian ini terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu,” tambahnya.

Afriansyah memastikan saat ini pihaknya masih terus menggodok formulasi tersebut. Bahkan, dia menargetkan pembahasannya akan rampung sebentar lagi.

“Segeralah sebelum november ini,” kata dia.

Dia mengatakan saat ini prosesnya masih dilakukan pembahasan antar kementerian dan lembaga. Sehingga besaran kenaikannya belum ditentukan pasti.

“Sementara masih digodok dengan beberapa kementerian dan lembaga, masalah upah minimum nantinya belum ditetapkan. Masih menunggu proses, jadi Kementerian dan Lembaga sedang berembuk,” tuturnya.

Untuk diketahui, formulasi penetapan upah minimum memang mengacu pada besaran inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sederhana, kenaikan upah minimum tidak akan jauh dari besaran inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

Menurut catatan Detikindonesia.co.id, upah minimum tak mengalami kenaikan pada 2021 karena alasan pandemi Covid-19. Sementara, rata-rata upah minimum naik sekitar 1,09 persen di 2022.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan pembahasan untuk menentukan upah minimum 2023. Kabarnya, pengumuman besaran upah akan dilakukan pada 21 November 2022 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi belum berbicara banyak soal progres diskusi mengenai upah minimum ini. Dia mengaku akan memberikan update jika progresnya sudah terlihat signifikan.

“Tunggu dulu, nanti kalau ada informasi signifikan kita beritahukan,” katanya saat dikonfirmasi Detikindonesia.co.id, Rabu (26/10/2022).

Untuk diketahui penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku belum diajak diskusi mengenai penetapan upah. Padahal, menurutnya, seharusnya sudah dilakukan di Oktober ini.

“Belum, seharusnya Oktober ini sudah ada pembahasan,” ungkapnya.

Ketika ditanya terkait rekomendasi besaran upah, Said Iqbal bersikukuh meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Ini mengacu pada besaran tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Rekomendasi buruh 13 persen,” ujarnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya