Ketua DPD Mangaku tak Masalah ISTANA Tolak Zakat untuk MBG Karena Hanya Usulan

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis (MBG) karena hal tersebut disampaikan hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

“Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga :  Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Nusantara, Tahap Dua Dimulai 2025

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib.

Namun, khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan bahwa mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Di sisi lain, target penerima manfaat MBG mencapai 83 juta anak dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp210 triliun, tiga kali lipat dari yang dianggarkan pemerintah saat ini sebesar Rp71 triliun.

“Di saat yang sama kita juga melihat masyarakat di daerah sangat menyambut baik program MBG ini, terutama anak-anak banyak sekali yang bahagia dan senang dengan menu makanan yang disajikan,” katanya.

Menurut dia, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai sekitar Rp300 triliun setiap tahunnya. Jika dikelola secara profesional, seharusnya tidak ada masyarakat, khususnya umat Islam, yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalanan.

“Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan, tetapi poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul,” katanya.

Namun, jika dimungkinkan, dia merekomendasikan agar pembiayaan program MBG dari hasil zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima.

Artinya tidak semua sekolah dan anak diberikan MBG yang bersumber dari dana tersebut.

“Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat,” tambahnya.