Kritisi Syarat Pencalonan Capres-Cawapres 2024, LaNyalla: Harus Punya Integritas, Moralitas dan Intelektualitas

Selasa, 25 Juli 2023 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

DETIKINDONESIA.CO.ID, SURABAYA – Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024 mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, persyaratan seharusnya tak hanya seperti tertuang dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja.

“Yang paling penting sebagai persyaratan utama, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memiliki moralitas, intelektualitas dan integritas yang mumpuni dengan parameter dan track record yang jelas,” kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Selasa (25/7/2023).

Dalam konteks moralitas, Senator asal Jawa Timur itu menilai seorang pemimpin harus memiliki etika moral yang bersih, peduli kepada rakyat, tidak punya jejak memperkaya diri dari sumber yang sumir, dan tidak bersentuhan dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Ini penting. Karena negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga moralitas dalam arti luas, termasuk perspektif relijiusitas itu menjadi bagian penting, selain integritas dan intelektualitas, terutama untuk hikmat terhadap tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini,” tegas LaNyalla.

Soal intelektualitas, LaNyalla menilai tak hanya sekadar visi-misi dan program kerja saja yang dijadikan tolok ukur. Seorang pemimpin harus mempunyai kepintaran, kecakapan dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia. Salah satunya, kata dia, tahu arah dan tujuan berbangsa dan bernegara ini sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.

“Bukan tanpa tujuan bangsa dan negara ini didirikan. Semua termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Itu yang harus menjadi parameter dan pedoman kita dalam menentukan pemimpin bangsa ke depan,” tutur LaNyalla.

Baca Juga :  Konsisten Perjuangkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, Ketua DPD RI Ziarah Makam Bung Karno

Karena itu, sistem bernegara Indonesia pasca reformasi terus mendapat perhatian serius dari anggota DPD asal Jawa Timur ini. Yang memang sedang menawarkan gagasan untuk kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.

“Kita sudah punya sistem terbaik, yang sayangnya belum pernah diterapkan secara benar di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukannya kita perkuat dan sempurnakan, tetapi malah kita adopsi sistem baru, yang liberal. Akibatnya sekarang kita saksikan, negara ini seperti milik orang-orang itu saja. Padahal seharusnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Tetapi faktanya jadi kerakyatan yang dipimpin oleh orang itu-itu saja,” tukas LaNyalla.

Dikatakan, sistem penjaringan presiden yang dikanalisasi ke pintu partai politik, dengan ambang batas (presidential threshold) yang memaksa tarik ulur koalisi partai, membuat rakyat dipaksa untuk memilih sosok yang belum tentu dikehendaki rakyat yang non-partisan.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Optimis Mudik Lebaran Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi

“Apalagi dengan pilpres langsung, batu ujinya adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos. Ini kan engineering saja, sama dengan memoles bedak saja,” urainya.

Saatnya kita berpikir lebih jernih, untuk perbaikan Indonesia ke depan. Kita bangun kesadaran kolektif, ajaknya. “Agar bangsa ini kembali menempatkan kedaulatan rakyat di tempat yang benar dan terukur, sesuai dengan karakteristik bangsa dan pikiran luhur founding fathers,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Suyatin Akhirnya Bergelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta
Pro-Kontra Usulan Penggantian Wapres, Dr. Dian Assafri Tegaskan Pentingnya Patuh pada UUD 1945
Melalui Fraksi PAN di DPR, INKOPTAN Dorong Terbitnya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian
Sekjen Herman Khaeron Tegaskan Kader Demokrat Wajib Hadir Membawa Solusi bagi Rakyat
Perisai Syarikat Islam Dukung AM Sangaji sebagai Pahlawan Nasional
KiniBisa.com Hadir Sebagai Solusi Praktis untuk Pelatihan dan Pengembangan Karier di Era Digital
Korban Dijadikan Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Objektivitas Penegakan Hukum
Legislator Golkar Ahmad Irawan Pertanyakan Aspek Khusus dalam Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:36 WIB

Menteri Maman Tegaskan Peran Strategis Usaha Jasa Boga dalam Pengembangan UMKM

Rabu, 30 April 2025 - 10:31 WIB

Menteri UMKM Apresiasi Terobosan Produk UKM dari APKASINDO

Rabu, 30 April 2025 - 09:07 WIB

Kementerian UMKM Soroti Peran Transformasi Digital dalam Memajukan UMKM

Selasa, 29 April 2025 - 12:40 WIB

Menteri UMKM Dorong Alumni Trisakti Bersatu Tingkatkan Rasio Kewirausahaan

Senin, 28 April 2025 - 15:28 WIB

Wamen UMKM Soroti Pentingnya KUR untuk Dorong Sektor Produksi dan Kurangi Kemiskinan

Senin, 28 April 2025 - 09:05 WIB

Menteri UMKM Siap Tindaklanjuti Aduan AS soal Barang Bajakan di Mangga Dua

Sabtu, 26 April 2025 - 20:51 WIB

Menteri UMKM Ungkap Penyaluran KUR Tembus Rp76 Triliun

Sabtu, 26 April 2025 - 20:20 WIB

Pemerintah Siapkan Penghapusan Utang UMKM, BRI Hapus Kredit Rp15,5 Triliun

Berita Terbaru