LaNyalla: Pemuda Pancasila Harus Ada di Garis Terdepan Menjaga Pancasila Sebagai Nafas Kehidupan Bangsa

Selasa, 31 Oktober 2023 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, MADIUN – Ketua Majelis Pimpinan (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan peran dan tugas dari kader Pemuda Pancasila (PP) untuk berada di garis terdepan menjaga ideologi Pancasila sebagai nafas serta jalan kehidupan bangsa dan negara.

LaNyalla dalam sambutannya saat membuka Muscab PP Madiun secara virtual, Senin (30/10/2023), mengatakan praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara. Karenanya LaNyalla meminta semua kader Pemuda Pancasila menggaungkan gagasan dan melakukan aksi nyata mengembalikan negara ini kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi sesuai Pancasila.

“Berdasarkan hasil kajian Profesor Kaelan dari Universitas Gadjah Mada, Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era reformasi itu meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, kader Pemuda Pancasila harus memahami secara utuh dinamika perjalanan bangsa dan negara. Dimana saat ini kedaulatan dan penjelmaan rakyat digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan.

“Persoalan fundamental tersebut harus menjadi perhatian semua komponen bangsa. Terutama kader Pemuda Pancasila,” tuturnya.

Bangsa ini, lanjut LaNyalla, memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna yang benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Itulah sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila.

“Jangan seperti sekarang, kekuasaan menjalankan negara hari ini hanya ada di tangan ketua partai dan presiden terpilih. Sehingga, jika presiden terpilih membangun koalisi dengan ketua-ketua partai, maka kemanapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” papar dia.

Baca Juga :  Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945

Rumusan para pendiri bangsa harus digaungkan menjadi kesadaran kolektif bangsa. Seperti telah disuarakan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila dan elemen-elemen bangsa yang lain. Baik itu raja dan sultan nusantara, para jenderal purnawirawan TNI/Polri, akademisi dan pemerhati konstitusi, tokoh masyarakat dan keagamaan, serta sejumlah ormas lain.

DPD RI juga telah mengambil sikap secara kelembagaan untuk menawarkan proposal kenegaraan kepada seluruh stakeholder bangsa, untuk kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Kemudian diperkuat dan disempurnakan dengan melakukan amandemen dengan teknik adendum, sehingga tidak mengganti konstruksi sistem bernegara asli Indonesia.

“Dan itu adalah tugas utama kader Pemuda Pancasila saat ini. Sampaikan kepada rakyat. Sampaikan di lingkungan saudara masing-masing. Jelaskan secara gamblang dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat. Saya juga meminta saudara sekalian untuk mempelajari dengan seksama dan utuh proposal kenegaraan yang disampaikan oleh DPD RI, terkait dengan penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Sehingga kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru,” tegasnya.

Baca Juga :  Komite IV Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset Daerah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Suyatin Akhirnya Bergelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta
Pro-Kontra Usulan Penggantian Wapres, Dr. Dian Assafri Tegaskan Pentingnya Patuh pada UUD 1945
Melalui Fraksi PAN di DPR, INKOPTAN Dorong Terbitnya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian
Sekjen Herman Khaeron Tegaskan Kader Demokrat Wajib Hadir Membawa Solusi bagi Rakyat
Perisai Syarikat Islam Dukung AM Sangaji sebagai Pahlawan Nasional
KiniBisa.com Hadir Sebagai Solusi Praktis untuk Pelatihan dan Pengembangan Karier di Era Digital
Korban Dijadikan Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Objektivitas Penegakan Hukum
Legislator Golkar Ahmad Irawan Pertanyakan Aspek Khusus dalam Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:09 WIB

Menteri Maman Ungkap Capaian dan Tantangan Penghapusan Piutang Macet UMKM

Rabu, 30 April 2025 - 10:31 WIB

Menteri UMKM Apresiasi Terobosan Produk UKM dari APKASINDO

Rabu, 30 April 2025 - 09:07 WIB

Kementerian UMKM Soroti Peran Transformasi Digital dalam Memajukan UMKM

Selasa, 29 April 2025 - 12:40 WIB

Menteri UMKM Dorong Alumni Trisakti Bersatu Tingkatkan Rasio Kewirausahaan

Senin, 28 April 2025 - 15:28 WIB

Wamen UMKM Soroti Pentingnya KUR untuk Dorong Sektor Produksi dan Kurangi Kemiskinan

Senin, 28 April 2025 - 09:05 WIB

Menteri UMKM Siap Tindaklanjuti Aduan AS soal Barang Bajakan di Mangga Dua

Sabtu, 26 April 2025 - 20:51 WIB

Menteri UMKM Ungkap Penyaluran KUR Tembus Rp76 Triliun

Sabtu, 26 April 2025 - 20:20 WIB

Pemerintah Siapkan Penghapusan Utang UMKM, BRI Hapus Kredit Rp15,5 Triliun

Berita Terbaru