Setuju PT 0%, Aktivis Juris Polis Institute Sorot Wacana Pemindahan Ibu Kota

“Dia akan berdampak pada regulasi yang sudah dibentuk. Apalagi mekanisme pembentukan regulasinya, perancangan peraturannya hanya 45 hari, tidak secara terbuka,” kata dia.

Ada beberapa hal yang membuat Juris Polis Institute tak sependapat dengan pemindahan ibu kota. Di antaranya adalah kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang harus menjadi prioritas perhatian pemerintah.

“Kalau kita lihat regulasinya, yang awalnya tak akan memakai APBN ternyata pakai APBN. Kami rasa pemindahan ibu kota belum tepat,” kata LaNyalla.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengucapkan terima kasih atas kajian yang dilakukan Juris Polis Institute. Kajian tersebut akan menambah khasanah cakrawala berpikir masyarakat Indonesia mengenai urgensi Presidential Threshold nol persen dan wacana pemindahan ibu kota.

“Tentu hasil kajian akademis dari Juris Polis Institute ini bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menilai apakah Presidential Threshold 20 persen itu masih layak dipertahankan. Begitu juga dengan wacana pemindahan ibu kota negara. Saya kira penelitian itu wajib dijadikan pertimbangan,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan jika semua putra dan putri terbaik bangsa ini patut diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan negeri ini.

Salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan saluran politik yang berimbang dan terbuka kepada seluruh masyarakat untuk dapat berkiprah dalam memilih dan dipilih sebagai presiden.

“Hal itu bisa terjadi kalau Presidential Threshold nol persen. Saat ini, Presidential Threshold nol persen sudah menjadi kehendak rakyat,” tegas dia.

Halaman : 1 2