Tolak SK Karateker, GM FKPPI DKI: Panglima TNI Jangan Dibohongi, Kami Akan Melawan

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) merupakan wadah organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan adanya keinginan bersama untuk melakukan satu tujuan dari putra putri garis keturunan para anggota berdasarkan Surat Keterangan Pensiun (SKEP) atau Kartu Tanda Anggota (KTA) orangtua.

Setelah Presidium Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (GM FKPPI) yang di ketuai oleh Hans H Silalahi mempertanyakan hasil kepengurusan dari Munas X periode 2019-204 pada bulan Juni lalu, kali ini Pengurus Daerah IX DKI Jaya GM FKPPI mengangkat suara dengan menggelar konferensi pers di Cafe Red Soldadu, Gedung Kolam Renang Tirta Yudha Kopassus, Jalan RA Fadhillah, Jakarta Timur, Jumat (5/8/2022) Siang.

Pada konferensi tersebut, Pengurus Daerah IX DKI Jaya GM FKPPI melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Bambang Sudrajat menyampaikan bahwa GM FKPPI DKI masih solid sebagai organisasi yang utuh berdasarkan SK yang masih berlaku hingga saat ini.

Baca Juga :  Investigasi Skandal BPRS Seperti Siput, Akademisi Sebut Kebijakan Bupati Tak Gunakan Sistem Merit

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bambang menambahkan, GM FKPPI DKI bukan tidak patuh, melainkan sangat patuh dan taat terhadap aturan Organisasi secara benar sesuai AD/ART dan peraturan organisasi. Dirinya juga menerangkan bahwa GM FKPPI DKI tidak berpihak kepada seseorang atau kelompok, melainkan kepada kebenaran.

“GM FKPP DKI itu sebagai etalase terdepan dari seluruh pengurus daerah GM FKPPI di seluruh Indonesia. Selama ini kami diam agar organisasi tidak pecah, tapi hari ini kami akan bersuara tentang kebenaran,” ucap Bambang.

Berdasarkan informasi yang di dapat oleh Detik Indonesia, GM FKPPI DKI Jaya merasa ada sesuatu yang janggal terkait Surat Keputusan (SK) Karateker yang di keluarkan oleh pengurus pusat, diduga telah direncanakan, sehingga menyalahi AD/ART yang berlaku saat itu. Kemudian, Pengurus hasil Munas X juga diduga telah membohongi Panglima TNI sebagai Pembina dari GM FKPPI dengan menyebarkan berita kebohongan terkait pelantikan saat bertemu Panglima di akun Media Sosial (Medsos) Facebook.

Untuk itu, Pengurus GM FKPPI DKI dari daerah hingga cabang menjelaskan bahwa;

1. Hasil Munas X itu belum selesai.

2. Terkait persyaratan administrasi kader GM FKPPI yang utama adalah SKEP atau Kartu Anggota orang tua wajib di tunjukkan aslinya.

3. Yang katanya Ketua Umum GM FKPPI, saat ini kami minta untuk klarifikasi dengan menunjukan SKEP orangtua, bukan data lainnya agar tidak menjadi polemik dalam organisasi dan melakukan tindakan untuk mengadu domba.

4. Apabila terbukti adanya tindakan pemalsuan data, maka yang bersangkutan dan yang terlibat akan menerima konsekuensinya.

5. Bila adanya pertemuan yang menolak presidium, maka kami tegaskan bahwa presidium itu adalah hasil Munas X.

“Saya secara tegas menolah SK Karateker dan tidak pernah mengakuinya, karena jelas SK tersebut telah dibuat dengan menyalahi AD/ART yang berlaku,” tegas Boy, Ketua PC Jakarta Barat.

Halaman : 1 2 Selanjutnya