Berharap Tata Niaga Pangan Diatur, Ketua DPD RI Desak Bulog Jadi ITC

Senin, 21 Maret 2022 - 16:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LaNyalla mencontohkan kedelai yang masuk dalam salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa komoditi C.B.O.T. atau Chicago Board of Trade. Sehingga otomatis harga akan tergantung pasar. Sesuai demand and supply.

“Karena sistem ini dibiarkan tersusun dengan sendirinya, maka pemerintah tidak bisa mengintervensi harga market. Yang bisa dilakukan hanya dengan mengatur tata niaga Impor kedelai itu. Agar produksi petani tidak jadi korban harga pasar. Minimal ongkos produksi bisa kembali. Tapi itu tidak mudah,” tukasnya.

“Pemerintah kesulitan mengatur tata niaga, karena sudah sebegitu kokohnya mekanisme pasar, yang karena kita biarkan Tersusun tadi. Bukan disusun oleh negara,” imbuhnya.

Padahal demand kedelai begitu besar, baik untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak dan industri lainnya. Namun produksi nasional tidak pernah bisa mencukupi. Yang jadi pertanyaan lagi, mengapa tidak ada upaya serius pemerintah membenahi?

“Terus terang saja, ini menyangkut uang puluhan triliun setahun dari impor. Fee yang tidak kecil. Katakanlah 20 dollar per ton. Tinggal hitung saja, kalau kebutuhan 2 juta ton, berapa uang yang mengalir ke lingkaran mereka yang terlibat. Itu baru dari satu komoditas, kedelai. Bagaimana dengan 9 komoditas lainnya?” tanyanya.

Oleh karena itulah, untuk membenahi persoalan tersebut Bulog harus diberi peran besar sebagai perusahaan negara
yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk
melaksanakan perannya.

Baca Juga :  Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: 7 Propinsi Dibawah UUDS 1950, Saatnya Direvisi Dibawah UUD 1945

Bukan malah sebaliknya, diminta untuk menyerap produk dalam negeri, tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor
privat yang harus menghasilkan deviden.

“Bulog harus bisa menghapus pemain-pemain rente impor dan uang fee yang mengalir ke elit kekuasaan. Bulog harus bisa melakukan kontrak hedging di pasar future komoditas pangan agar kita terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan
Bentuk Diskriminasi, Senator Asal Papua Barat M.Sanusi Rahaningmas Minta Edaran Buka Bersama Ditidakan Segera Dibatalkan

Berita Terkait

Jumat, 3 Mei 2024 - 23:47 WIB

Bapperida Kota Tidore Kepulauan Gelar Technical Meeting Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024

Jumat, 3 Mei 2024 - 23:42 WIB

Ratusan ASN Tidore Kepulauan Terima SK Pengangkatan 100 Persen

Jumat, 3 Mei 2024 - 23:38 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Upacara Hardiknas 2024 di Halaman Kantor Walikota

Jumat, 3 Mei 2024 - 23:32 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Dukung Kunjungan Peserta Forpimpas di Kota Tidore

Jumat, 3 Mei 2024 - 23:26 WIB

Selain PKB, Gerindra dan PAN, Hj Eka Dahliani Usman Juga Ikut Ambil Formulir Pendaftaran di Nasdem

Kamis, 2 Mei 2024 - 21:45 WIB

Rizk Yunanda Sitepu Kembali Daftar Penjaringan Bacalon Bupati Langkat di 5 Parpol Ini

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:34 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Rapat Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kelurahan

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:29 WIB

4 Bulan Gaji ASN Lingkup Pemda Halsel Belum Terbayar

Berita Terbaru