Terkait Kasus Mafia Tanah, Kuasa Hukum Eks Kakanwil Hadirkan Saksi Ahli dalam Persidangan

Senin, 21 November 2022 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa eks Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) DKI Jakarta, Jaya terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kali ini kuasa hukum dari Jaya dari tim Erlangga Law Firm menghadirkan Saksi Ahli dalam persidangan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim terkait surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi ahli, Jayadi menerangkan bahwa surat palsu atau surat yang di palsukan merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, jika ada surat palsu berarti harus ada surat aslinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi surat palsu atau surat yang dipalsukan merupakan dua hal yang berbeda. Kalau surat palsu berarti harus ada yang aslinya, tapi kalau surat di palsukan artinya kertasnya asli tapi isi substansinya yang di palsukan dengan tandatangan dan stempel pejabat terkait yang di salah gunakan,” jelas Jayadi, Saksi Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022) Pagi.

Bahwa dakwaan Jaksa dalam perkara yaitu tentang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Baca Juga :  Akhirnya Warga Lega Setelah Majelis Hakim Menolak Seluruh Eksepsi Penggugat

Atas dakwaan tersebut, melalui press rillis kuasa hukum terdakwa mengambil sikap sebagai berikut:

  • Bahwa Jaya, SH. MM., menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor. 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 343/Cakung Barat, No. 436/Cakung Barat (DH, HM No. 269/Gapura Muka), No. 437/ Cakung Barat (DH. HM No. 539/ Gapura Muka), No. 438/ Cakung Barat (DH. HM No. 525/Gapura Muka), No. 439/ Cakung Barat (DH. HM No. 526/ Gapura Muka), No. 442/ Cakung Barat (DH. HM No. 565/Gapura Muka), No. 443/ Cakung Barat (DH. HM No. 573/ Gapura Muka), No. 447/Cakung Barat (DH. HM No. 574/Gapura Muka), No. 448/ Cakung Barat (DH, HM No, 528/ Gapura Muka), No. 449/Cakung Barat (DH. HM No. 570/Gapura Muka), No. 450/ Cakung Barat (DH. HM No. 425/ Gapura Muka), No. 453/Cakung Barat (DH. HM No. 529/Gapura Muka), No. 454/ Cakung Barat (DH. HM No. 540/ Gapura Muka), No. 455/Cakung Barat (DH. HM No. 530/Gapura Muka), No. 456/ Cakung Barat (DH. HM No. 445/ Gapura Muka), No. 457/Cakung Barat (DEI. HM No. 572/Gapura Muka), No. 458/ Cakung Barat (DH. HM No. 538/ Gapura Muka), No. 459/Cakung Barat (DH. HM No. 523/Gapura Muka), No. 461/ Cakung Barat (DH. HM No. 569/ Gapura Muka), No. 462/Cakung Barat (DH. HM No. 571/Gapura Muka), beserta turunannya yang saat Ini menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve Veritate, dengan luas 77.852 M2 dalam sengketa tanah terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 didasari dengan adanya Surat dari :
    1. Surat H. Abdul Halim tanggal 18 Februari 2019, tanggal 10 Mei 2019, tanggal 24 Mei 2019, dan tanggal 18 Juni 2019.
    2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 887 / 600-31.75 / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019.
    3. Surat Lurah Cakung Barat No. 183 / -1.711.12 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Lurah Cakung Barat No. 306 / -1.711.12 tanggal 18 Juni 2019. Dan didukung pula dengan adanya atensi dari Menteri ATR/BPN.
  • Bahwa Pembatalan Sertifikat-Sertifikat sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 13 / PBT / BPN.31 / IX / 2019 tanggal 30 September 2019 dikarenakan alas hak awal berupa Girik-Girik dalam Persil 22 dan Persil 23 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut tidak ditemukan di Kelurahan Cakung Barat.
  • Bahwa sebelum menerbitkan SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Jaya, SH. MH., terlebih dahulu telah memerintahkan jajaran dibawahnya melalui surat tugas No.839/ST 31.75/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, untuk melakukan peninjauan lokasi di Lahan PT. Salve Veritate.
  • Sehingga penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dilakukan bukan atas kehendak sendiri melainkan berdasarkan surat-surat dan atensi dari Menteri ATR/BPN.
  • Bahwa pada hari ini Senin, 21 November 2022, kami selaku tim Kuasa Hukum Jaya, SH. MM., menghadirkan Saksi Fakta yaitu H. Endang Sulaeman, SH., selaku mantan Pegawai IPEDA yang menerangkan fakta, bahwa Persil 22 dan Persil 23 terletak di Kelurahan Cakung Timur dan bukan terletak di Kelurahan Cakung Barat, hal tersebut didukung dengan Bukti Peta Desa.
  • Sehingga penerbitan Surat Keputusan Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Surat Lurah Cakung Barat yang didasari dengan :
Baca Juga :  Buntut Putusan Penundaan Pemilu Oleh PN Jakpus, 3 Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial

1. Surat H. Abdul Halim tanggal 18 Februari 2019, tanggal 10 Mei 2019, tanggal 24 Mei 2019, dan tanggal 18 Juni 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Special Report

Berita Terkait

Labuan Bajo Membara, Konflik Tanah Pantai Kerangan 11 dan 40 Ha Hotel St. Regist Masuk Babak Final di MA
Komnas HAM Desak Penyelidikan Ilmiah Kasus Pembunuhan Jurnalis Perempuan oleh Oknum TNI AL
Kepala Desa Waigoiyofa Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Kepulauan Sula
Dinamika Sengketa Merek: Antara Regulasi dan Realitas Bisnis
Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya
RUU Kejaksaan Dinilai Bermasalah, SEMMI Jakarta Pusat Desak Revisi Demi Demokrasi
Dinilai Melakukan Contempt of Court di PN Jakut, Razman Cs Terancam Pidana
Gasak 30 Miliar, Polres Jakpus Tetapkan dua Tersangka namun Belum bisa Tunjukan Barang Bukti

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 15:35 WIB

Jelang May Day 2025, SPTJ Ambil Bagian dalam Soft Launching Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:57 WIB

Justin DPRD DKI: Mutu Pendidikan Saat Ini Belum Mendukung Jakarta Menjadi Kota Global

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:52 WIB

Legislator PSI Ikut Naik Transportasi Umum, Soroti Beberapa Masalah

Selasa, 29 April 2025 - 10:34 WIB

Pramono Wacanakan KJMU hingga S3, PSI Jakarta Sarankan Fokus Perluas Beasiswa S1 Strategis

Selasa, 29 April 2025 - 10:31 WIB

Legislator PSI Desak Pemprov DKI Tindak Tegas Pencurian Pelat Besi di JPO dan Kolong Tol

Jumat, 25 April 2025 - 16:52 WIB

PSI Jakarta Serukan Formula E Tak Pakai APBD dan Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat Ibu Kota

Kamis, 24 April 2025 - 11:08 WIB

Kisruh Parkir Elektronik DKI, Francine PSI Soroti Kerusakan Mesin dan Praktik Pungli di Jalan Sabang

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Berita Terbaru