Wamen Viva Yoga Ajak Kepala Desa Jadi Pelopor Koperasi Merah Putih dalam Diskusi Bareng APDESI

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi gembira program transmigrasi terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Ada perubahan dalam kehidupan setelah masyarakat ikut program transmigrasi”, ujarnya. Hal demikian menurutnya patut disyukuri sebab program yang dilakukan sejak tahun 1950 dengan tujuan mengentaskan kemiskinan bisa terwujud.

Keberhasilan program transmigrasi dikatakan oleh Ketua MPO DPP APDESI (Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Agung Heri, ST., MM., saat dirinya memberi pengantar dalam webinar ‘Curah Pendapat’ dengan tema ‘Dari Desa Untuk Indonesia Menyuarakan Harapan, Merajut Masa Depan’, Jakarta, 24/04/2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Webinar yang diselenggarakan oleh Village Funnel itu menghadirkan Viva Yoga sebagai _keynote speech_ dan diikuti oleh pengurus APDESI serta para kepala desa dari seluruh Indonesia.

Viva Yoga lebih lanjut mengatakan program transmigrasi saat ini masih diminati oleh masyarakat. Tercatat pada tahun 2024 ada 7000 orang dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat mendaftarkan diri untuk bisa transmigrasi. “Dari pendaftar sebanyak itu baru kita berangkatkan sebanyak 123 kepala keluarga”, ungkapnya. Quota pemberangkatan masih belum maksimal sebab tahun lalu transmigrasi masih menjadi salah satu direktorat jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di bawah Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi dijadikan kementerian tersendiri guna mendukung salah satu point Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Terkait desa, Viva Yoga menyebut sejak transmigrasi dilakukan program ini telah melahirkan 1567 desa yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.

“Desa tersebut merupakan produk transmigrasi. Meski secara adminitrasi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri namun tanggung jawab pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi masih menjadi tugas Kementerian Transmigrasi  (Kementrans)”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Halaman : 1 2 Selanjutnya